PUSaKO: KPK Sebaiknya Tidak Mengakui Keberadaan Pansus Hak Angket

Reporter

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi (kanan), memberikan surat usulan pengajuan hak angket KPK kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, 28 April 2017. Meskipun menuai kecaman masyarakat, DPR memutuskan melanjutkan pembahasan hak angket. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Padang - Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh mengakui keberadaan pansus hak angket KPK. Sebab, prosedur pembentukannya catat hukum.

"KPK bisa meminta DPR untuk mematahui ketentuan undang-undnag yang berlaku terlebih dahulu, karena undang-undang itu bertujuan untuk membatasi kepentingan politik hak angket untuk disalahgunakan DPR," kata Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Unand Feri Amsari kepada Tempo, Ahad, 11 Juni 2017.

Baca juga:

Ditanya Soal Hak Angket KPK, Ketua DPR Setya Novanto Bungkam

Feri mengatakan, KPK harus menyadari ada konsekuensi hukum jika proses penentuan hak angket tidak sesuai undang-undang. Pada pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) menjelaskan hak angket hanya untuk menyelidikan pelaksaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Pasal tersebut jelas menilai hak angket untuk KPK error in obecto (salah objek), karena KPK bukan pemerintah.

Kedua, menurutnya, seandainyapun KPK merupakan objek penyelidikan hak angket, tapi penentuan hak angket dinilai cacat prosedur. Sebab bertentangan dengan Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang MD3 yang mengharuskan penentuan hak angket melalui voting, yaitu setengah anggota DPR harus hadir dan lebih dari setengah yang hadir menyetujui hak angket.

Baca pula:

Pansus Hak Angket KPK Mulai Bekerja, Istana: Silakan Saja

DPR tidak melaksanakan proses voting tersebut. Makanya, kata dia, Secara hukum segala sesuatu yang tidak sesuai prosedur hukum, berkonsekuensi batal demi hukum.

"Itu sebabnya KPK tidak boleh mengakui keberadaan panitia angket yang prosedur pembentukannya cacat hukum itu.," ujarnya.

Silakan baca:

Pansus Hak Angket KPK Butuh Dana Rp 3,1 Miliar, Untuk Apa Saja?

Empat pimpinan pansus hak angket KPK telah terpilih Rabu kemaren. Politikus Agun Gunandjar Sudarsa terpilih menjadi ketua pansus. Sedangkan tiga wakilnya adalah Risa Mariska dari Fraksi PDIP, Dossy Iskandar  dari Hanura, dan Taufiqulhadi dari  NasDem. Mereka sepakat untuk memulai merumuskan agenda setelah dibentuk kepengurusan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK akan mengajak ahli-ahli hukum tata negara. Yaitu ahli-ahli yang terkait dengan kewenangan DPR untu melakukan hak angket.

Simak:

KPK Minta Masukan Ahli Hukum Tata Negara Menyikapi Hak Angket

Febri menuturkan KPK masih sangsi terhadap keabsahan pansus hak angket tersebut. Sehingga mereka hingga saat ini masih memantangkan apa sikap yang akan diambil menyangkut pansus hak angket itu. Ia enggan berandai-andai perihal sah tidaknya pansus sebab yang dilakukan masih dalam kajian.

ANDRI EL FARUQI






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

12 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

14 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.