Ditanya Soal Hak Angket KPK, Ketua DPR Setya Novanto Bungkam

Reporter

Ketua DPR Setya Novanto masuk ke dalam mobil seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 10 Januari 2017. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Pekanbaru -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto bungkam saat ditanya terkait hak angket yang dilayangkan legislator terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Novanto menutup mulut dan buru-buru langsung menaiki mobil seusai melakukan kunjungan ke Kantor DPD II Kota Dumai, Riau, Minggu, 2017.

Dihadapan kader Golkar, Setya Novanto mengakui kehadirannya di Kota Dumai merupakan agenda safari ramadan ke sejumlah daerah di Indonesia. Novanto mengajak setiap kadernya turut mensukseskan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) 2018.

Baca juga:

Proyek E-KTP, Cerita Paulus Tannos Dua Kali Bertemu Setya Novanto  

"Riau harus sukseskan Pilkada, ini basis Golkar, kita tidak boleh kalah, tetapi kita harus menang," ujarnya. Namun Novanto enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait hak angket KPK seusai menggelar pertemuan tersebut.

Keterlibatan Setya Novanto dalam dugaan korupsi proyek e-KTP muncul saat mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini memberikan kesaksian di persidangan. Diah mengungkapkan bahwa Novanto pernah memintanya menyampaikan pesan kepada Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kini menjadi terdakwa kasus ini, agar mengatakan tak mengenal Setya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca pula:

Paripurna DPR Bacakan Surat Hak Angket untuk KPK, Isinya...

Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaproyek itu.

Adapun pembentuk pansus hak angket itu menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Ini karena pansus dianggap sarat kepentingan. Selain itu, pansus ini juga berisi anggota DPR yang namanya disebut dalam proses persidangan kasus E-KTP. Salah satunya adalah Agun Gunandjar, politikus Partai Golkar, yang juga menjadi ketua pansus.

RIYAN NOFITRA






DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

7 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

12 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

1 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

1 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

1 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

2 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

2 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

2 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat