Kenapa MUI Minta Pemerintah Mengkaji Ulang Beleid Sekolah 5 Hari?

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

KH Zainuth Tauhid Sa'adi, wakil ketua MUI, memberikan keterangan dalam acara tausiah menjelang Ramadhan di MUI, Jakarta Pusat, 26 Mei 2017. Tempo/Maria Fransisca.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Zainut Tauhid Sa’adi, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji kebijakan sekolah lima hari karena akan berpengaruh terhadap pendidikan keagamaan seperti pesantren dan madrasah. Kebijakan yang membuat pelajar menempuh pendidikan selama delapan jam per hari ini berpotensi membuat madrasah dan pesantren gulung tikar.

Padahal, kata Zainut, pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat ini telah menjadi bagian dari kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di penduduk sekitar. “Biasanya kegiatan belajarnya dimulai dari pelajar sepulang dari sekolah umum (SD, SMP, SMU),” katanya dalam keterangan tertulis, Ahad, 11 Juni 2017.

Baca : Menteri Muhadjir: Sekolah 8 Jam Sehari Mulai Tahun Ajaran Baru

Zainut menjelaskan pendidikan model madrasah diniyah dan pesantren telah memberi kontribusi besar bagi penguatan nilai keagamaan, pembentukan karakter, dan penanaman nilai akhlak mulia bagi peserta didik. “Keberadaannya masih sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.

Imbas dari kebijakan tersebut bisa membuat madrasah menjadi tutup dan guru yang mengajar akan kehilangan tempat bekerjanya. “Hal ini sangat menyedihkan dan akan menjadi sebuah catatan kelam bagi dunia pendidikan Islam di negeri yang berdasarkan Pancasila," ucapnya.

Zainut menjelaskan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan ini bagus namun perlu dipikirkan ulang. Pemerintah diminta memperhatikan apakah seluruh sekolah memiliki sarana pendukung yang memadai dan jumlah pengajar yang cukup.

Jika tidak ada fasilitas yang memadai dan jumlah tenaga pengajar yang cukup, maka dikhawatirkan akan membangun suasan belajar yang tidak kondusif. “Justru yang terjadi adalah anak didik akan menjadi jemu dan stres,” ujarnya.


Simak juga :
Hardiknas, Kemendikbud Siap Lakukan Reformasi Pendidikan Nasional

Sebab itulah MUI meminta Mendikbud Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut atau setidaknya memberlakukannya secara bertahap, selektif dan dengan persyaratan yang ketat. “Misalnya hanya diberlakukan bagi sekolah yang sudah memiliki sarana pendukung yang memadai. Sedangkan bagi sekolah yang belum memiliki sarana pendukung tidak atau belum diwajibkan,” kata Zainut.

Selain itu, kebijakan ini sebaiknya tidak diberlakukan untuk semua daerah dengan tujuan menghormati nilai-nilai kearifan lokal. “Jadi daerah diberikan opsi untuk mengikuti program pendidikan dari pemerintah, juga diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang selama ini sudah berjalan,” ujar petinggi MUI itu lagi.

AHMAD FAIZ






63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

27 Juli 2022

63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

Sebanyak 63 ormas Islam mendeklarasikan Al Mitsaq Al-Ukhuwah atau Kesepakatan Persaudaraan dalam salah satu rangkaian acara Milad ke-47 MUI.


Buya Hamka: Sastrawan sekaligus Ketua MUI Pertama

25 Juli 2022

Buya Hamka: Sastrawan sekaligus Ketua MUI Pertama

Buya Hamka memiliki nama panjang Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya adalah panggilan khas untuk orang Minangkabau.


MUI Lebak: Belum Ditemukan Aktivitas Khilafatul Muslimin

8 Juni 2022

MUI Lebak: Belum Ditemukan Aktivitas Khilafatul Muslimin

MUI Kabupaten Lebak, Banten, meminta polisi menindak tegas Khilafatul Muslimin jika bertentangan dengan Pancasila


Mengenang Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Orang Memberinya Gelar Bapak Bangsa

27 Mei 2022

Mengenang Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Orang Memberinya Gelar Bapak Bangsa

Anwar Abbas menilai Syafii Maarif layak mendapatkan gelar Bapak Bangsa.


MUI Pantau Tayangan TV Saat Ramadan

7 April 2022

MUI Pantau Tayangan TV Saat Ramadan

MUI akan memantau seluruh tayangan dan memberikan catatan bagi mereka yang tidak menunjukkan pesan pencerahan.


MUI: Semestinya Penetapan Logo Halal Mengakomodir Aspirasi Berbagai Pihak

15 Maret 2022

MUI: Semestinya Penetapan Logo Halal Mengakomodir Aspirasi Berbagai Pihak

Logo Halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia.


3 Produk Jiwa Group Dapat Sertifikat Halal dari MUI, Termasuk Kopi Janji Jiwa

10 Maret 2022

3 Produk Jiwa Group Dapat Sertifikat Halal dari MUI, Termasuk Kopi Janji Jiwa

Majelis Ulama Indonesia dan BPJPH Kementerian Agama secara resmi memberikan sertifikat halal grade A untuk seluruh outlet Jiwa Group.


Vaksin Merah Putih Mendapatkan Sertifikat Halal MUI

11 Februari 2022

Vaksin Merah Putih Mendapatkan Sertifikat Halal MUI

Komisi Fatwa MUI menyatakan Vaksin Merah Putih suci dan halal.


MUI Kabupaten Bogor Minta Mahasiswa Tangkal Radikalisme

25 Januari 2022

MUI Kabupaten Bogor Minta Mahasiswa Tangkal Radikalisme

Ketua Bidang Pendidikan MUI Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar, mengajak mahasiswa untuk bersama-sama menangkal radikalisme


Bamsoet: MPR RI dan MUI Tandatangani MoU Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

15 Desember 2021

Bamsoet: MPR RI dan MUI Tandatangani MoU Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Pembangunan wawasan kebangsaan adalah tugas dan tanggungjawab bersama, yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari segenap komponen bangsa.