Penangkapan Dirut PT Garam, Bareskrim: Negara Rugi Rp 3,5 Miliar  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Dirut PT Garam (Persero) Achmad Boediono sedang diperiksa di kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. (Foto: Istimewa)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan negara dirugikan atas penyalahgunaan izin importasi garam industri. Dari perhitungan sementara setidaknya negara rugi Rp 3,5 miliar.

"Setiap impor garam konsumsi harus membayar bea masuk 10 persen," kata Agung di Markas Besar Polri, Jakarta, Ahad, 11 Juni 2017. Pembayaran bea masuk itu otomatis masuk ke penerimaan negara. PT Garam (persero), ucap dia, sudah melakukan importasi 75 ribu ton garam industri.
 
Baca: Bareskrim Sita Ratusan Ton Bawang Putih Selundupan

Sabtu, 10 Juni 2017, Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono. Polisi menangkap Boediono setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan izin importasi. Polisi telah mengamankan 1.000 ton garam industri sebagai barang bukti yang dikemas dalam bentuk garam konsumsi di gudang PT Garam.

Agung menjelaskan sebagai perusahaan milik negara, PT Garam sepanjang 2017 mendapatkan penugasan impor garam konsumsi sebanyak 226 ribu ton. Impor itu dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama garam konsumsi yang diimpor sebesar 75 ribu ton. "Impor itu datang dari perusahaan India dan Australia," kata dia.


Namun dalam realisasinya, Boediono malah mengubah dokumen dengan melakukan impor garam industri bukan konsumsi. Menurut rencana, garam industri yang dikemas dalam bentuk garam konsumsi akan dijual Rp 1.200 per kilogram. Padahal harga impornya Rp 400 per kilogram. "Di situ ada keuntungan," ucap Agung.

Akibat menyalahgunakan izin impor, polisi menjerat Boediono dengan pasal berlapis. Ia disangka melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Simak juga: Polisi Grebek Gudang Penimbunan Garam Impor di Gresik

Polisi juga menjerat tersangka dengan Pasal 3 atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih lanjut, Agung menyatakan Bareskrim masih mengembangkan kasus tersebut. Ia sedang mendalami apakah ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus tersebut. "Masih didalami juga apakah ini yang pertama atau bukan," katanya.

ADITYA BUDIMAN






Warga DKI Ingin Merintis Usaha Tapi Bingung Soal Perizinan? Yuk Kunjungi Gerai Mumulai Usaha

14 hari lalu

Warga DKI Ingin Merintis Usaha Tapi Bingung Soal Perizinan? Yuk Kunjungi Gerai Mumulai Usaha

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DKI kini membuka gerai memulai usaha tempat konsultasi bagi warga yang ingin merintis usaha.


Bareskrim Didesak Segera Periksa Kapolda Metro Fadil Imran, Sesuai Aturan Kapolri Listyo Sigit

42 hari lalu

Bareskrim Didesak Segera Periksa Kapolda Metro Fadil Imran, Sesuai Aturan Kapolri Listyo Sigit

Pengamat Kepolisian, Bambang Rukminto menyampaikan Bareskrim Polri harus segera memeriksa Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran.


KPK Akan Kirim Surat Panggilan Kedua Mardani Maming

21 Juli 2022

KPK Akan Kirim Surat Panggilan Kedua Mardani Maming

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali mengirimkan surat panggilan kedua kepada mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.


Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Disambut Anak dan Menantu, Serta Cium Kening Istri

20 Juli 2022

Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Disambut Anak dan Menantu, Serta Cium Kening Istri

Keluarga menyambut Muhammad Rizieq Shihab atau biasa dikenal Habib Rizieq di rumahnya di Petamburan. Rizieq Shihab bebas bersyarat hari ini.


Minta Bahlil Terbitkan 100 Ribu Izin Usaha Per Hari, Jokowi: Bukan 7 Ribu sampai 8 Ribu

13 Juli 2022

Minta Bahlil Terbitkan 100 Ribu Izin Usaha Per Hari, Jokowi: Bukan 7 Ribu sampai 8 Ribu

Jokowi mengaku senang karena Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha yang terbit dari Agustus 2021 sampai Juli 2022 sudah mencapai 1,5 juta.


Besok Menteri Bahlil Cek Izin Usaha Holywings, Restoran atau Bar?

10 Juli 2022

Besok Menteri Bahlil Cek Izin Usaha Holywings, Restoran atau Bar?

Bahlil Lahadalia akan melakukan pemeriksaan langsung ke Holywings terkait dengan adanya penemuan pelanggaran izin usaha.


Bahlil Bentuk Satgas Telusuri Polemik Izin Holywings: Saya Langsung Turun Sendiri

7 Juli 2022

Bahlil Bentuk Satgas Telusuri Polemik Izin Holywings: Saya Langsung Turun Sendiri

Menteri Bahlil Lahadalia blak-blakan menjelaskan temuan pelanggaran perizinan operasional Holywings.


Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

5 Juli 2022

Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM mencatat sebanyak 1,5 juta nomor induk berusaha (NIB) telah diterbitkan per 2 Juli 2022.


Belajar dari Kasus Penutupan Holywings, Ekonom Sebut Masalah Izin Masih Berbelit

5 Juli 2022

Belajar dari Kasus Penutupan Holywings, Ekonom Sebut Masalah Izin Masih Berbelit

Holywings menggunakan dokumen izin Online Single Submission (OSS) yang dikelola Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).


Kenali 17 Jenis Izin Usaha di Indonesia

4 Juli 2022

Kenali 17 Jenis Izin Usaha di Indonesia

Buat yang ingin merintis bisnis, ada berbagai macam kelengkapan dokumen Izin Usaha yang harus dipenuhi. Apa saja jenis izinnya?