Jokowi: Pondok Pesantren Bisa Diberi Aset Negara, Asalkan...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) mengawasi pembagian sembako kepada warga di Gang Dahlia, Desa Cibuluh, Kabupaten Bogor, 8 Juni 2017. Jokowi membagikan sembako usai bekerja di Istana. ANTARA/Rosa Panggabean

    Presiden Joko Widodo (kanan) mengawasi pembagian sembako kepada warga di Gang Dahlia, Desa Cibuluh, Kabupaten Bogor, 8 Juni 2017. Jokowi membagikan sembako usai bekerja di Istana. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Tasikmalaya - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersilaturahmi dengan pimpinan, santri dan alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 10 Juni 2017. Saat sesi tanya jawab, ada alumnus pondok pesantren yang menanyakan adakah kebijakan Jokowi untuk pondok pesantren.

    "Bentuk kasih sayang Pak Presiden kepada pondok pesantren di daerah. Kasih sayang berupa kebijakan untuk pondok pesantren," kata alumnus Ponpes Miftahul Huda asal Kabupaten Kuningan, KH Dodo menyampaikan pertanyaan ke Jokowi.

    Baca juga: Setelah Bagikan Sertifikat, Jokowi Salat Jumat di Masjid Ini

    Menjawab pertanyaan tersebut, Jokowi menggoda sang penanya. Dia mengatakan, saat meminta sebuah kebijakan jangan ragu-ragu, blak-blakan saja. "Apa sih yang diminta? Kalau sama saya blak-blakan saja. Kalau pemerintah memiliki kemampuan akan langsung diberikan," kata dia dibarengi tepuk tangan dari tamu undangan.

    Dalam waktu dekat, Jokowi mengatakan, pemerintah sedang membuka sebuah ruang bagi pondok pesantren untuk bisa diberi aset-aset negara. Pemerintah, kata dia, memang akan melakukan redistribusi-redistribusi aset dan reformasi agraria.

    "Sekarang sudah ada 12,7 juta hektare (lahan) yang sudah kita ambil dari lahan-lahan terlantar. Inilah yang sebetulnya kita arahkan untuk bisa diproduktifkan oleh pondok pesantren, koperasi dalam rangka ekonomi umat," kata Jokowi.

    Namun, Jokowi menegaskan, ini bukan sekadar bagi-bagi tanah, bagi-bagi aset dan bukan bagi-bagi lahan. Pihak penerima harus memiliki sebuah terobosan bagaimana mengelola lahan itu, dipakai untuk apa, kemudian hasil panen akan dijual ke mana. "Harus detail dan rinci, ini yang ingin kita tahu," kata Jokowi.

    Pemerintah, lanjut dia, bisa saja memberi 10 ribu, bahkan 15 ribu hektar lahan kepada pondok pesantren. Tapi harus dijelaskan untuk digunakan apa lahan tersebut. "Ini harus untuk ekonomi umat. Dipakai apa, pakai nanam apa, harus untuk ekonomi umat," kata Jokowi.

    Di akhir jawaban, Jokowi kembali guyon kepada KH Dodo. "Kalau tidak dari distribusi aset, saya akan bisik-bisik ke Pak Dodo apa yang diinginkan. Kelihatannya tadi ada yang masih belum lepas, gitu loh," ujarnya.

    CANDRA NUGRAHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.