INFO JABAR - Presiden RI Joko Widodo menyerahkan langsung kepada 2.359 warga Jawa Barat dari 11 Kabupaten/Kota sertifikat tanah dari Pemerintah. Momen penyerahan ini berlangusng di Balaikota Tasikmalaya, Tasikmalaya, Jumat, 9 Juni 2017. “Kepemilikan sertifikat tanah itu penting karena banyak masyarakat yang kalah dalam sengketa karena tidak memiliki sertifikat. Pemerintah mendorong agar secepat-cepatnya lahan-lahan yang belum memiliki sertifikat itu diberikan sertifikat,” ujar Presiden Jokowi.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang mendampingi Presiden berharap program pemberian sertifikat ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. “Insya Allah para penerima manfaat dapat merasakan langsung, sehingga bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:
Para penerima sertifikat berasal dari 11 kabupaten/kota di Jawa Barat. Diantaranya Kota Tasikmalaya sebanyak 315 orang, Kabupaten Tasikmalaya 314 orang, Kabupaten Ciamis 400 orang, Kota Banjar 525 orang, Kabupaten Pangandran 275 orang, Kabupaten Garut 3 00 orang, Kabupaten Karawang 115 orang, Kabupaten Cirebon 100orang, Kabupaten Cianjur 100 orang, Kabupaten Sumedang 59 orang, dan Kabupaten Bekasi 50 orang.
Saat ini ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia namun baru sekitar 46 juta bidang yang terserfikat. Sementara di Jawa Barat ada 19,8 juta bidang tanah, sebanyak 6,4 juta bidang tanah sudah bersertifikat.
Seleain membagi sertifikat, sebelumnya, Presiden Jokowi membagikan 1.500 Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa yatim/panti di SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Siswa pemegang KIP akan mendapat bantuan dana yang besarnya bervariasi. Siswa SD mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, SMA dan SMK Rp 1 juta per tahun. “Dana di kartu ini digunakan untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan. Bisa untuk beli buku, beli seragam, sepatu,” ujar Jokowi.
Baca Juga:
Presiden Jokowi mewanti–wanti agar dana bantuan tidak digunakan untuk keperluan yang tak berkaitan dengan sekolah. “Janjian kita, kalau ada yang dipakai buat beli pulsa kartu ini akan dicabut,” katanya. (*)