Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jabar Terima 2359 Sertifikat Tanah dan 1500 KIP

image-gnews
Jabar Terima 2359 Sertifikat Tanah dan 1500 KIP
Jabar Terima 2359 Sertifikat Tanah dan 1500 KIP
Iklan

INFO JABAR - Presiden RI Joko Widodo menyerahkan langsung kepada 2.359 warga Jawa Barat dari 11 Kabupaten/Kota sertifikat tanah dari Pemerintah. Momen penyerahan ini berlangusng di Balaikota Tasikmalaya, Tasikmalaya, Jumat, 9 Juni 2017. “Kepemilikan sertifikat tanah itu penting karena banyak masyarakat yang kalah dalam sengketa karena tidak memiliki sertifikat. Pemerintah mendorong agar secepat-cepatnya lahan-lahan yang belum memiliki sertifikat itu diberikan sertifikat,” ujar Presiden Jokowi.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang mendampingi Presiden berharap program pemberian sertifikat ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. “Insya Allah para penerima manfaat dapat merasakan langsung, sehingga bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Para penerima sertifikat berasal dari 11 kabupaten/kota di Jawa Barat. Diantaranya Kota Tasikmalaya sebanyak 315 orang, Kabupaten Tasikmalaya 314 orang, Kabupaten Ciamis 400 orang, Kota Banjar 525 orang, Kabupaten Pangandran 275 orang, Kabupaten Garut 3 00 orang, Kabupaten Karawang 115 orang, Kabupaten Cirebon 100orang, Kabupaten Cianjur 100 orang, Kabupaten Sumedang 59 orang, dan Kabupaten Bekasi 50 orang.

Saat ini ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia namun baru sekitar 46 juta bidang yang terserfikat. Sementara di Jawa Barat ada 19,8 juta bidang tanah, sebanyak 6,4 juta bidang tanah sudah bersertifikat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seleain membagi sertifikat, sebelumnya, Presiden Jokowi membagikan 1.500 Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa yatim/panti di SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Siswa pemegang KIP akan mendapat bantuan dana yang besarnya bervariasi. Siswa SD mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, SMA dan SMK Rp 1 juta per tahun. “Dana di kartu ini digunakan untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan. Bisa untuk beli buku, beli seragam, sepatu,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mewanti–wanti agar dana bantuan tidak digunakan untuk keperluan yang tak berkaitan dengan sekolah. “Janjian kita, kalau ada yang dipakai buat beli pulsa kartu ini akan dicabut,” katanya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.