Ketua MPR: Pancasila Mempersatukan, Bukan untuk Stigma Perbedaan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR: Pancasila Mempersatukan, Bukan untuk Stigma Perbedaan

    Ketua MPR: Pancasila Mempersatukan, Bukan untuk Stigma Perbedaan

    INFO NASIONAL - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menegaskan diskursus Pancasila sudah harus masuk pada substansi, yaitu menjadi perilaku individu, penyelenggara negara, para pengambil kebijakan, dan menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang.

    "Sehingga semuanya sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar. Senasib dan sepenanggungan. Kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya di hadapan 800 mahasiswa dalam seminar nasional bertema "Kepemimpinan Nasional dalam Perspektif Pancasila" di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2017.

    Hadir dalam seminar ini Wakil Presiden Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno; Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif; dan Brigjen TNI Purn Saafroedin Bahar, peneliti Litbang Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat.

    Dengan berfokus pada substansi, Zulkifli berharap Pancasila tidak dijadikan alat untuk memberi stigma satu dengan yang lain. "Karena itu, saya minta janganlah Pancasila dijadikan stigma membeda-bedakan. Itu akan menimbulkan perpecahan. Pancasila seharusnya menjadi pemersatu," ujarnya.

    Terkait dengan pembentukan UKP-PIP, Zulkifli juga berharap Yudi dan tim berfokus pada implementasi Pancasila di kalangan penyelenggara negara, menteri, gubernur, bupati, serta TNI dan Polri.

    "Kalau penyelenggara negaranya bagus, tentu rakyat akan mengikuti. Namun, kalau kita ceramah Pancasila, tapi praktiknya tidak sesuai, lama-lama rakyat juga akan bertanya-tanya," ucapnya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.