Jaksa Terkena OTT KPK, Prasetyo: Akan Saya Berhentikan  

Reporter

Editor

Budi Riza

Jaksa Agung HM Prasetyo dan Anggota I BPK Agung Firman Sampurna saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan Kejaksaan Agung 2016 di Sasana Pradana, Kejagung, Jakarta, 30 Mei 2017. Tempo/ARKHELAUS W

TEMPO.COJakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengaku prihatin dan menyayangkan ada seorang jaksa lagi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa yang dimaksud diduga Parlin Purba, Kepala Seksi Intel III Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Penangkapan berlangsung pada Jumat dinihari, 9 Juni 2017.

"Keadaan ini tidak berarti membuat saya harus membela dan sebagainya. Sejak beberapa kasus yang lalu pun, Kejaksaan tidak akan pernah membela, menghalang-halangi, atau melindungi," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat.

Baca: Kata Kepala Kajati Bengkulu Soal Jaksa Bawahannya Terkena OTT KPK

Prasetyo mengaku menelepon salah satu Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, begitu mendengar informasi operasi tangkap tangan (OTT) itu. "Saya minta klarifikasi dari mereka apakah benar ada OTT untuk salah seorang oknum kejaksaan. Saya bahkan sampaikan silakan ditindaklanjuti, apa yang diperlukan bantuan dari kami," katanya.

Prasetyo menegaskan, jaksa yang tertangkap KPK belum bisa diberi sanksi sebelum statusnya jelas. "Hari ini juga, kalau dia (jaksa) dinyatakan sebagai tersangka, akan saya berhentikan," tuturnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Sendjun Manullang menghormati langkah hukum KPK terkait dengan penangkapan Kepala Seksi Intel III Parlin Purba. Sendjun mengakui penangkapan dilakukan di hadapannya dan disaksikan puluhan tamu dalam acara pisah sambut kepala kejaksaan di sebuah restoran di Kota Bengkulu. "Saya tidak tahu perkara apa, bisa jadi itu urusan pribadi, silakan KPK bekerja," ucap Sendjun.

Baca: OTT di Bengkulu, Juru Bicara KPK: Kami Mengamankan 3 Orang

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan dalam OTT di Bengkulu KPK menangkap sedikitnya tiga orang. Mereka langsung diangkut ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. "Kami mengamankan tiga orang yang dibawa ke Jakarta. Mereka adalah unsur swasta, pejabat pengadaan, dan unsur penegak hukum," katanya.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kata Febri, ada waktu maksimal 24 jam sebelum menentukan status pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. "Segera kami sampaikan hasilnya dalam konferensi pers yang paling cepat akan dilakukan sore ini," ujarnya.

REZKI ALVIONITASARI






Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

8 jam lalu

Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud Md mempersilakan pihak yang tak puas dengan RKUHP menempuh mekanisme hukum yang ada.


Benazir Bhutto Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan, Akhir Hidup yang Tragis

3 hari lalu

Benazir Bhutto Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan, Akhir Hidup yang Tragis

Benazir Bhutto merupakan perdana menteri perempuan pertama di Pakistan. Ia tewas akibat dibunuh sekelompok orang tak dikenal pada Desember 2007.


Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

10 hari lalu

Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

Polantas Polda Metro Jaya mencegat dan menangkap buronan Bareskrim dalam kasus korupsi, Giki Argadiaksa, di Tol JORR


Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

10 hari lalu

Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

Pengadilan Vatikan menyidang kasus dugaan korupsi di Vatikan dengan terdakwa mantan kardinal dan analis keamanan gadungan


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

18 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.


Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

19 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

Kejagung memeriksa dua orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5.


Korupsi Tanah Cipayung Libatkan Pejabat DKI, Kejati Serahkan Berkas, Tersangka & Barang Bukti

19 hari lalu

Korupsi Tanah Cipayung Libatkan Pejabat DKI, Kejati Serahkan Berkas, Tersangka & Barang Bukti

Kejaksaan Tinggi DKI menyerahkan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti tahap II perkara korupsi pembebasan lahan di Cipayung.


Kejagung Periksa 3 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Salah Satunya Direktur Keuangan BAKTI

20 hari lalu

Kejagung Periksa 3 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Salah Satunya Direktur Keuangan BAKTI

Kejagung memeriksa tiga orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Kominfo.


Transparency International Soroti KTT G20 yang Tak Fokus ke Korupsi Lintas Negara

20 hari lalu

Transparency International Soroti KTT G20 yang Tak Fokus ke Korupsi Lintas Negara

Transparency International telah melayangkan surat terbuka kepada Presidensi G20 lantaran KTT dianggap absen dari pembahasan isu-isu korupsi lintas negara.


Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK, Disebut Ada Indikasi Korupsi di Sistem Tiket

20 hari lalu

Manajemen Transjakarta Dilaporkan ke KPK, Disebut Ada Indikasi Korupsi di Sistem Tiket

FAKTA Indonesia dampingi Musa Emyus melaporkan PT Transjakarta ke KPK karena indikasi korupsi dalam pembuatan sistem pengelolaan keuangan tiket.