Rapat RUU Pemilu Alot, 5 Isu Krusial Akan Diputuskan Secara Paket  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Buku Naskah Akademik Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu. Foto: Kemitraan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali tertunda lantaran sulitnya mencari kesepakatan antarfraksi terkait dengan lima isu krusial yang tersisa. Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu akan kembali menggelar rapat pada Selasa pekan depan.

Rapat yang berlangsung kemarin ini sempat diskors pukul 13.00-20.00 untuk memberi waktu antarfraksi melakukan lobi. Namun, begitu rapat dibuka, anggota dewan belum juga menemukan kesepakatan. Pertemuan setengah kamar pun kembali dilakukan pukul 21.00-23.00 untuk memberi kesempatan para ketua kelompok fraksi saling lobi.

Baca :
RUU Pemilu, Tjahjo: Pemerintah Ingin Ambang Batas Parlemen Naik
Penjelasan Petinggi Partai Soal Pertemuan Konsolidasi RUU Pemilu

Namun hingga tengah malam belum juga ada kesepakatan. "Hasil lobi-lobi tadi, (fraksi) diminta internalisasi lagi, lobi lagi. Kembali rapat pada Selasa pukul 14.00," kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at dinihari, 9 Juni 2017.

Lukman menjelaskan, hasil rapat semalam adalah fraksi-fraksi sepakat membahas dan memutus lima isu krusial secara paket. Nantinya, setiap fraksi diberi kesempatan melakukan pertemuan informal untuk saling menawarkan pilihannya terhadap lima isu tersebut sekaligus.

"Kami kan mengajukan lobinya per isu. Tapi teman-teman PDIP meminta supaya ini dibahas satu paket," ucapnya.

Lima isu krusial yang nantinya akan diputuskan secara paket adalah sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi.

Simak pula : PPP Usul Syarat Partai Mengusung Capres Dinaikkan

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, Selasa pekan depan, 13 Juni 2017, keputusan per isu hasil lobi-lobi fraksi ini akan dibicarakan.

Bila nantinya dalam rapat penyelesaian RUU Pemilu itu ada lebih dari satu paket yang ditawarkan serta tidak juga menemukan kesepakatan, akan dilakukan voting. "Keputusan harus tetap diambil dengan cara terakhir, yaitu voting," ujarnya.

AHMAD FAIZ






DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

8 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

13 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

1 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

1 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

1 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

2 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

2 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

2 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat