Mendagri Usul Ambang Batas Pencalonan Presiden Minimal 20 Persen

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat wawancara Live dengan Tim Redaksi Tempo di Kantor Kemendagri. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertimbangkan ambang batas pencalonan presiden dengan perolehan suara minimal 20-25 persen di RUU Pemilu, serupa persyaratan pada pemilu 2014. Artinya, partai politik yang menjadi peserta pemilu 2014 dapat membentu gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Termasuk partai yang ikut pemilu lalu, tapi tidak dapat alokasi Kursi DPR RI,” kata Tjahjo melalui pesan tertulis di Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Ia berpandangan ambang batas pengajuan calon presiden sama dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Baca: PPP Usul Syarat Partai Mengusung Capres Dinaikkan  

Tjahjo mengatakan keberadaan presidential threshold tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurut dia, keberadaan ambang batas ini memastikan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden yang akan terpilih telah memiliki dukungan minimum partai politik atau gabungan partai politik di parlemen.

Presidential Threshold mendorong peningkatan kualitas pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata dia.

Pembahasan ambang batas presidensial menjadi salah satu isu krusial yang masih dibahas dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu. Pembahasan RUU Pemilu sendiri menyisakan lima isu krusial.

Baca: RUU Pemilu, Menteri Tjahjo Setuju Ambang Batas Parlemen Naik

Lima isu itu adalah sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi.

Presidential threshold sempat menjadi tarik-ulur dalam pembahasan RUU Pemilu. Sebab, sebagian partai politik menghendaki ambang batas pengajuan calon presiden dibuat menjadi 0 persen. Pemerintah khawatir akan muncul banyak calon presiden. Padahal, pemerintah ingin RUU Pemilu ini menghasilkan pola rekrutmen yang baik.

ARKHELAUS W. | ISTMAN MP.






Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

12 jam lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

13 jam lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

15 jam lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

3 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

3 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

3 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

3 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

6 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

9 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

9 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.