Pansus Hak Angket KPK Gelar Rapat Perdana Hari Ini  

Reporter

Agun Gunanjar Sudarsa. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.COJakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan menggelar rapat perdana siang ini, Kamis, 8 Juni 2017. Rapat internal tersebut digelar setelah rapat penentuan unsur pimpinan kemarin.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan pimpinan telah menyusun agenda dan mekanisme kerja Pansus. "Tujuan penyelidikannya seperti apa, obyek penelitiannya apa, metode pendekatannya bagaimana, telah mampu kami susun," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017.

Baca: Pansus Hak Angket KPK, Saksi Korupsi E-KTP Terpilih Jadi Ketua

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, pertama-tama pihaknya akan membahas agenda dan mekanisme kerja Pansus. Ia mengatakan tujuan dari hak angket KPK ini adalah menyelidiki dari bagaimana kepatuhan KPK terhadap konstitusi hingga efektivitas dan efisiensi pemberantasan korupsi.

"Agenda kerja itu kami susun secara keseluruhan, bagaimana mekanismenya, siapa pihak-pihak yang dipanggil, termasuk anggarannya. Kan, harus diumumkan ke publik," ujarnya

Pansus Hak Angket KPK sendiri diikuti oleh tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. Fraksi-fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional.

Baca: KPK Masih Meragukan Keabsahan Pembentukan Pansus Hak Angket  

Adapun fraksi yang menolak hak angket ini adalah Fraksi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Pembentukan pansus tersebut diawali dari desakan Komisi Hukum DPR agar KPK membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani, dalam perkara korupsi e-KTP. Pasalnya, Miryam diduga mengaku ditekan oleh sejumlah anggota Komisi Hukum.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Dossy Iskandar mengatakan pansus ini tidak akan semata-mata mempermasalahkan rekaman tersebut. "Rekaman itu bagian kecil dari yang (dibahas) di angket," ujarnya.

AHMAD FAIZ






4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

1 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

1 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

2 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

3 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

3 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

3 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.


Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

3 hari lalu

Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.


Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

3 hari lalu

Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut Perpu Cipta Kerja akan segera ditindaklanjuti oleh DPR. Pemerintah pun kini sedang menunggu beleid kontroversial ini dibacakan di paripurna untuk diambil keputusan.