Permohonan Justice Collaborator Choel Ditolak, Ini Alasan Jaksa

Reporter

Choel Malarangeng resmi ditahan KPK, Senin, 6 Februari 2017. EKO SISWONO TOYUDHO

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menolak permohonan justice collaborator dari Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel dalam perkara korupsi proyek Hambalang. Jaksa menilai Choel tidak mengetahui latar belakang pelaksanaan proyek.

Ternyata terdakwa menerangkan di persidangan tidak mengetahui baik itu latar belakang dari awal sampai pelaksanaan proyek P3SON (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional) Hambalang. Kami berpendapat permohonan JC (justice collaborator) patut untuk tidak dikabulkan, kata jaksa Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2017.

Baca: Choel Mallarangeng Diadili, Siapa Saja Terlibat Proyek Hambalang?

Meskipun jaksa menilai Choel bukan pelaku utama dan berterus terang menerima uang US$ 550 ribu atau senilai Rp 5 miliar dan uang Rp 2 miliar, Choel tidak mengetahui proyek, baik dari penganggaran maupun pelaksanaan.

Sehingga penerimaan uang tersebut menurut terdakwa sama sekali tidak terkait dengan pengadaan proyek a quo, ujarnya. Hasilnya, permohonan Choel menjadi justice collaborator tak dikabulkan.

Sebelumnya, jaksa menilai Choel terlibat dalam korupsi proyek Hambalang. Adik bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng itu diduga ikut mengarahkan proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek tersebut.

Baca: Korupsi Hambalang, Siapa Saja Penerima Dana Haram Hambalang?

Jaksa pun menjatuhkan tuntutan 5 tahun penjara kepada Choel Mallarangeng karena terlibat dalam korupsi proyek Hambalang. Jaksa juga menuntut denda Rp 500 juta dan subsider 6 bulan kurungan dengan perintah agar Choel tetap ditahan. Rencananya, Kamis, 15 Juni 2017, sidang dilanjutkan dengan pembacaan pembelaan Choel.

ARKHELAUS W.

Video Terkait: Kasus Hambalang, Choel Malarangeng Dituntut Lima Tahun Penjara









Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

20 jam lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

1 hari lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

2 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

4 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

4 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

5 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

5 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

5 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

5 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

6 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.