Amien Rais di DPR: KPK dari Masa ke Masa Hebat, Namun....  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Mantan Ketua MPR, Amien Rais, memberikan keterangan kepada awak media, di rumah kediamannya, Jakarta, 2 Mei 2017. Amien Rais akan memberikan klarifikasi kepada KPK mengenai dugaan menerima aliran dana sebesar Rp 600 juta dari Yayasan Soetrisno Bachir dalam proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) yang disebut dalam tuntutan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menemui Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan membahas penguatan Panitia Khusus Hak Angket KPK yang telah berjalan dengan memilih Pimpinan Pansus KPK.

"Pesan saya pertama, kalau bisa KPK lembaganya dipertahankan. Kedua, kalau ternyata isi KPK tidak sewangi citranya, banyak kebusukan, banyak pembusukan,  nanti kita kaji ulang," kata Amien usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2017.

Baca: Soal Duit Rp 600 Juta: Amien Rais Teliti Rekening, Hasilnya...

Amien menilai, dari masa ke masa KPK hebat, namun busuk di internal. Misalnya saat ini tidak berani menuntaskan kasus Bank Century, Sumber Waras, reklamasi Teluk Jakarta, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut Amien, KPK hanya berani menangani kasus operasi tangkap tangan (OTT) bernilai Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Sehingga hal itu harus dihentikan karena tidak boleh ada kepalsuan.

"Saya melihat ada kepalsuan dan kebusukan, ini tesis saya. Perlu dibuktikan lewat Pansus Hak Angket yang hampir semua fraksi sudah ikut," ujar Amien rais.

Mantan Ketua MPR itu mengatakan, setelah Pansus Angket mulai bekerja, nanti akan banyak yang melapor mengenai kinerja KPK. "Nanti akan ketahuan apakah benar institusi itu pahlawan hukum dengan bau wangi atau malah sebaliknya."

Baca: Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais

Amien menambahkan, kalau ada yang tidak beres di KPK maka mekanisme konstitusional yang harus dijalankan yaitu dibentuk di DPR maka dikembalikan kepada lembaga legislatif tersebut.  "KPK ini kan buatan DPR, ya kembali ke DPR. Saya tidak tahu detail selanjutnya bagaimana," kata Amien.

Kehadirannya ke DPR, bukan sebagai bentuk intervensi terhadap kerja Pansus KPK. Amien mengaku datang hanya ingin menyampaik kondisi nyata bahwa kerja KPK bukan tebang pilih, tapi super diskriminatif.

Wakil Ketua DPR Taufi Kurniawan mengatakan, kunjungan Amien Rais itu merupakan bentuk silaturahmi dan berdiskusi dengan Fraksi PAN mengenai Pansus KPK. Menurut Taufik, Amien Rais sebagai tokoh nasional ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Baca: Dalam Sidang Siti Fadilah, Amien Rais Disebut Terima Duit Alkes Rp 600 Juta

"Terkait dengan Pansus Angket KPK atau apa, tentunya ini sangat tergantung dari nanti sikap fraksi mengirimkan dua anggota dari PAN dalam Pansus Angket. Sekali lagi, itu sudah merupakan keputusan partai," ujar Taufik yang juga Wakil Ketua Umum PAN itu.

Nama Amien Rais disebut-sebut dalam kasus korupsi alat kesehatan yang kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kasus yang menjerat mantan menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari itu, jaksa penuntut umum KPK menyebut Amien Rais mendapat aliran dana Rp 600 juta.

ANTARA

Video Terkait: Disebut Terima Rp 600 Juta, Amien Rais: Saya Hadapi dengan Berani








Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

17 menit lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

14 jam lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

14 jam lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

15 jam lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

17 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

23 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

1 hari lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

1 hari lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

1 hari lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

1 hari lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.