Disebut KPK Terlibat Suap DPRD Jatim, Ini Kata Kepala Disperindag

Reporter

Ketua Komisi B DPRD Jatim Mochamad Basuki (tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dikawal petugas ke Gedung KPK, Jakarta, 6 Juni 2017. KPK mengamankan enam orang diantaranya Ketua Komisi B DPRD Jatim dari fraksi Gerindra Mochamad Basuki, Kadis Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heryanto, Kadis Peternakan Provinsi Jatim Rohayati dan tiga staf dalam OTT di Surabaya Senin kemarin. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur Ardi Prasetiawan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang saat diminta tanggapannya perihal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan suap DPRD Jatim yang menyeret Mochammad Basuki. KPK menemukan indikasi adanya komitmen pemberian duit sebesar Rp 600 juta oleh setiap kepala dinas Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur itu.

“Saya serahkan semua di sana, kepada pihak yang kredibel,” kata Ardi saat ditemui di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Siwalankerto Utara, Surabaya, Rabu, 7 Juni 2017.

Baca: Suap DPRD Jatim, KPK Sebut Ada Mantan Anggota Komisi B Terlibat

Meski namanya disebut-sebut dalam kasus suap DPRD Jatim, Ardi masih tetap bekerja dan beraktivitas sebagaimana biasanya. “Saya masih punya tanggung jawab, maka dari itu saya masih tetap bekerja, mohon doanya saja,” ujar Ardi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan, Samsul Arifien sedang tidak dapat ditemui oleh awak media di kantornya jalan Gayung Kebon Sari, Surabaya. Menurut Kesekretariatan Dinas Perkebunan Provinsi Jatim, Yunan Efendi mengatakan, Samsul sedang menggelar rapat internal dengan seluruh kepala bidang sehingga tidak bisa menemui para awak media.

“Kebetulan ada rapat mendadak, saya nggak begitu tahu rapat soal apa,” kata Yunan saat ditemui di kantor Dinas Perkebunan, Rabu, 7 Juni 2017.

Baca: Siapakah Mochamad Basuki, Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim?

Yunan juga mengatakan, hingga saat ini Samsul masih melakukan aktivitas seperti biasa. Menurut dia, Kepala Dinas Perkebunan tersebut datang ke kantor pada pukul 07.00 WIB dan pulang pada pukul 15.30 WIB. “Masih ngantor seperti biasa,” kata Yunan.

Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, KPK menyebutkan pada 13 Mei 2017, Basuki Ketua Komisi B DPRD Jatim diduga menerima Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, dan menerima Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur. Saat ini, KPK masih mendalami kasus suap DPRD Jatim.

JAYANTARA MAHAYU






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 menit lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

26 menit lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

2 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

4 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

5 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

6 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

7 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

7 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

8 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

8 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.