Rapat Pertama UKP Pancasila, Mahfud MD: Baru Bicara Soal Teknis  

Reporter

Editor

Budi Riza

Dewan Pengarah dan satu Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 7 Juni 2017. Unit ini diisi oleh tokoh-tokoh seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) langsung menggelar rapat perdana usai dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu, 7 Juni 2017. Rapat berlangsung di Kantor Presiden dan dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Mahfud M.D. mengatakan, pada rapat pertama, belum ada tema substansi yang dibahas. "Baru bicara soal teknis. Pada hari tertentu setiap bulan, kami akan bertemu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2017.

Baca: Dilantik Jadi Pengarah UKP PIP, Megawati: Belum Tahu Usulkan Apa

Jokowi melantik sembilan orang dewan pengarah dan seorang kepala eksekutif yang duduk di UKP-PIP di Istana Negara. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Aqil Siroj, KH Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud M.D., Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Adapun posisi eksekutif dijabat Yudi Latif.

Baca: Jadi Ketua UKP Pancasila, Yudi Latief: Kewenangan Kami Terbatas

Mahfud, yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, tugas dewan pengarah adalah mengarahkan persoalan-persoalan substantif. Persoalan substantif akan diterjemahkan kepala eksekutif. "Targetnya nanti akan dirumuskan," ujarnya.

Anggota dewan pengarah lain, Andreas, menuturkan implementasi program kerja UKP-PIP berbeda dengan program Butir-butir Pancasila P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang pernah dilakukan pada era Orde Baru.

Menurut Andreas, program atau masukan dari UKP-PIP tidak indoktrinatif dan formalistik. "Saya kira yang mau dicapai bagaimana Pancasila tersosialisasi bukan dari atas, tapi dari bawah," ucapnya.

ADITYA BUDIMAN






Dewan Pakar BPIP Apresiasi Pidato Menlu Retno di PBB

1 hari lalu

Dewan Pakar BPIP Apresiasi Pidato Menlu Retno di PBB

Pidato Menlu Retno tersebut mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

2 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

2 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Kepala BPIP: Perkuat Ideologi Pancasila dan Jadi Problem Solver

3 hari lalu

Kepala BPIP: Perkuat Ideologi Pancasila dan Jadi Problem Solver

Pentingnya memperkuat ideologi Pancasila di tengah paham ideologi lain yang berupaya memengaruhi bangsa Indonesia.


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

4 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

4 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

4 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

4 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.