Pansus Hak Angket KPK, Saksi Korupsi E-KTP Terpilih Jadi Ketua

Mantan Pimpinan Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsasaat bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi E-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Tempo/Aghniadia

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Golkar DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Agun, yang bersaksi di sidang dugaan korupsi e-KTP pada 30 Maret 2017 itu, terpilih dalam rapat Pansus Hak Angket KPK yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu, 7 Juni 2017.

“Telah terpilih pemimpin pansus dengan ketua Agun Gunandjar Sudarsa, wakil Risa Mariska, Dossy Iskandar, dan Taufiqulhadi,” kata Fadli Zon di Kompleks DPR, Senayan, Rabu, 7 Juni 2017.

Baca juga: Dugaan Korupsi E-KTP, KPK Periksa Politikus Golkar

Fadli menuturkan pemilihan pemimpin pansus hak angket KPK dihadiri oleh enam fraksi DPR, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, dan Hanura. Pemilihan berlangsung kurang dari 30 menit.

Adapun ketiga Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK adalah Risa (anggota DPR dari Fraksi PDIP), Dossy Iskandar (Partai Hanura), dan Taufiqulhadi (Fraksi Partai NasDem).

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengapresiasi seluruh fraksi yang hadir. Ia mengatakan langkah awal pansus adalah menyusun agenda kerja. Selanjutnya, menyusun mekanisme kerja dan pembahasan anggaran pembiayaan panitia angket. “Kami berempat agar berembuk lebih dulu,” katanya.

Agun Gunandjar Sudarsa memastikan keputusan yang akan diambil pemimpin pansus hak angket KPK bersifat kolektif kolegial sehingga ia mengaku bakal berkoordinasi dalam penyusunan agenda.

Simak pula: Sidang E-KTP, Novel: Miryam Mengaku Pernah Diancam 6 Anggota DPR

Agun Gunandjar Sudarsa merupakan salah satu dari 37 nama yang disebut dalam dakwaan kasus korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang kini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam dakwaan e-KTP, Agun disebut menerima duit US$ 1,047 juta. Ia pun tercatat menjadi salah satu saksi untuk terdakwa bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Mulanya, pembentukan pansus hak angket KPK muncul untuk meminta KPK membuka rekaman kesaksian tersangka kasus e-KTP, Miryam S. Haryani. Perdebatan terjadi, tapi pada 28 April 2017, pansus resmi dibentuk dalam sidang paripurna.

DANANG FIRMANTO







Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

14 jam lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

16 jam lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

17 jam lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.


CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

21 jam lalu

CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

1 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

1 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

1 hari lalu

Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

Masa Aksi penolakan pengesahan RKUHP diminta meninggalkan Gedung DPR karena dianggap sudah melewati batas waktu untuk berdemonstrasi.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

1 hari lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

1 hari lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

1 hari lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.