Din Syamsuddin Urung Jadi Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Din Syamsuddin saat hadir di Universitas Muhammadiyah Malang. Sumber foto : umm.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    Din Syamsuddin saat hadir di Universitas Muhammadiyah Malang. Sumber foto : umm.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, urung menjadi tim pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana, Rabu pagi, 7 Juni 2017. Din, yang punya nama lengkap Muhammad Syirajuddin Syamsuddin, semula masuk dalam daftar calon tim pengarah.

    Daftar tersebut beredar di kalangan wartawan sehari sebelum pelantikan. Namun, saat pelantikan, nama Din digantikan Said Aqil Siroj, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Baca: Konsep Jokowi Soal Unit Kerja Pemantapan Idiologi Pancasila

    Menurut Ketua UKP PIP Yudi Latief, Presiden memiliki rencana lain untuk Din. "Pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya saat dicegat usai rapat perdana UKP PIP di Istan Kepresidenan, Rabu.

    Yudi belum mengetahui rencana Jokowi untuk posisi Din. Berdasarkan kabar yang ia dengar, Din akan dilibatkan dalam lembaga baru yang menyerupai Dewan Kerukunan Nasional. "Mungkin supaya tidak overlapping dengan tokoh agama (Islam) di UKP PIP."

    Baca: Ade Komarudin Apresiasi dan Kritik Unit Pembinaan Idiologi Pancasila

    Yudi menambahkan, "Sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden), yang memandatkan peninjauan sistem pengajaran Pancasila di sekolah, peran komunitas harus diperkuat. Supaya unit hanya jangan semacam sosialisasi dan pembekalan, tapi juga pengukuran penerapan Pancasila ke dalam berbagai indikator. Jangan abstrak, teoritis," katanya.

    Baca: Ada Megawati di 9 Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila

    Sembilan orang Dewan Pengarah UKP PIP yang dilantik Jokowi, yaitu Presiden Indonesia ke-5 Megawati Sukarnoputri; Wakil Presiden ke-6 Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad, Mahfud MD; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif; Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin; Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

    Berikutnya, ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe; Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya; dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.

    ISTMAN M.P. | ANTARA

    Video Terkait: Opini Tempo: Jokowi Tak Perlu Membentuk Unit Kerja Pancasila




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.