Tjahjo Kumolo Dukung Penambahan Komisioner KPU dan Bawaslu  

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah akan mendukung rencana penambahan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Tjahjo menyatakan dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk antisipasi.

“Untuk persiapan pemilu serentak pertama, yaitu pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) pada 2019 serta antisipasi untuk pemilu 2024,” ujar Tjahjo saat dicegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 6 Juni 2017.

Baca juga:
DPR Loloskan 7 Komisioner KPU dan 5 Anggota Bawaslu

Tjahjo menjelaskan, pemerintah mengantisipasi pemilu 2019 dan 2024 akan semakin rumit dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Sebab, ada perubahan sejumlah aturan yang diikuti dengan pelaksanaan secara serentak. Menurut pemerintah, kata Tjahjo, penambahan komisioner diyakini dapat mengimbangi kerumitan itu.

“Pengalaman yang sudah ada, dari Komisi II DPR, komisioner KPU dan Bawaslu sulit sekali ditemui pada masa-masa pemilu. Komisioner disebar ke seluruh Indonesia. Dari situ, muncul opsi tambah,” ucapnya.

Baca pula:
DPR Paripurnakan Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih Hari Ini

Di sisi lain, Tjahjo menyampaikan pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan adanya negosiasi atau transaksi perihal perlu atau tidaknya penambahan komisioner. Tjahjo berujar Presiden Joko Widodo tidak ingin pembahasan penambahan komisioner pada akhirnya berujung pada pembentukan lembaga baru.

“Kami setuju, kok, penambahan komisioner. Dengan asumsi, tidak ada penambahan kelembagaan baru,” tuturnya.

Silakan baca:
Menteri Tjahjo: Pemerintah Siap Lantik Anggota KPU dan Bawaslu

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah menyepakati penambahan empat orang komisioner untuk KPU dan dua orang untuk Bawaslu. Namun pemerintah mensyaratkan penambahan tidak berlangsung tahun ini, tapi setelah satu tahun. Pertimbangannya, belum siapnya sarana dan prasarana Bawaslu dan KPU di daerah untuk menerima anggota atau komisioner baru.

Selain itu, menurut Tjahjo, pemerintah menyetujui penambahan komisioner apabila ada penyesuaian jumlah komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat Kabupaten. Sebagai contoh, pemerintah meminta anggota KPU Kepulauan Seribu, yang awalnya berjumlah lima orang, dikurangi menjadi 2 orang.

ISTMAN M.P.






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

10 jam lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

7 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

8 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

12 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

12 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

17 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

17 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

18 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

20 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

20 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.