Ketua Ombudsman Amzulian: 222 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan

Reporter

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kiri) bersama Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan yang membidangi Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Ahmad Su'aedy saat menjawab pertanyaan wartawan di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, 22 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu

TEMPO.CO, Jakarta - Fenomena Pegawai Negeri Sipil (PNS) rangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini menjadi sorotan publik. Ombudsman RI pun menyikapinya.

Ombudsman mengungkapkan data tahun 2017, dari 144 unit yang dipantau, ditemukan 222 Komisaris BUMN merangkap jabatan sebagai pejabat publik (41 persen dari total 541 Komisaris). Hal tersebut diungkapkan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam acara dialog media, di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Selasa 6 juni 2017.

Baca juga:

Ombudsman RI Bakal Rilis Pejabat Berkategori Pembangkang

Menurutnya, di daerah-daerah pun tidak jauh berbeda, misalkan di Kalimantan Timur terdapat PNS menjabat pula sebagai kepala dinas, kepala Biro, atau pejabat setingkat eselon II, 21 posisi komisaris BUMD atau badan pengawas Persuda diisi 16 (enam belas) pelayanan publik.

Menurut Amzulian Rifai, rangkap jabatan memberi efek tidak maksimalnya pelayanan publik, kondisi pelayanan publik mulai dari tingkat pusat sampai daerah masih perlu perbaikan.

Baca pula:

Pejabat Rangkap Jabatan, Ombudsman Lakukan Identifikasi

Sepanjang 2016 laporan masuk ke Ombusman sejumlah 9.030 laporan yang terkait pelayanan publik, tingkat kepatuhan dalam memenuhui standar pelayanan publik masih rendah di tingkat Kementerian 44 persen kepatuhan tinggi, 48 persen kepatuhan sedang, 8 persen kepatuhan rendah.

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jelas melarang merangkap jabatan itu. Rangkap jabatan bagi pelaksana pelayanan publik pasal 17 UU No 25 Tahun 2009 sudah jelas terdapat larangan merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah.

Baca pula:
Soal Pejabat Rangkap Jabatan, Ombudsman: Lihat UU No. 25/2009

PNS yang merangkap jabatan (Komisaris) memberi dampak tugas pelayanan publik terabaikan, konflik kepentingan, Rawan intervensi, double income, kapasitas/kapablitas, potensi KKN.

Dalam diskusi tersebut, Ombusman RI memberikan solusi  antara lain tegas mengikuti ketentuan perundang-undang pelayanan publik, tetap menjabat sangat selektif hanya satu income saja, perusahan dengan saham pemerintah diawasi melalui para profesional di bidangnya ( jangan menjadi dalih untuk isi komisaris), serta merevisi berbagai peraturan perundang-undangan terkait supaya legal.

Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kisnanto meyebutkan isu rangkap jabatan ini sejak dahulu menjadi problem dan sampai sekarang masih berjalan. " Andai negara kita seperti makhluk biasa, pasti dia sudah menangis," ujarnya, menganalogikan

Rangkap jabatan memberi dampak tidak fokusnya pemberian pelayanan publik terhadap bagaimana mensejahterakan 250 juta penduduk Indonesia. Membangun ASN (aparat sipil negara) yang berkompeten, UU sudah mengamanahkan tidak boleh intervensi politik, diskriminasi.

Maka solusi ASN untuk komisaris BUMN dan BUMD, tidak ada lain, kecuali mundur dari jabatan sebelumnya, jika PNS maka diberhentikan sementara.

MURDINSAH






Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

2 hari lalu

Kepada CPNS Pemprov DKI, Marullah Matali: Miliki Mental Positif dan Profesional

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali meminta para CPNS yang lulus pelatihan dasar agar berani menetapkan target tinggi


Beban Tambun Dana Pensiun PNS

8 hari lalu

Beban Tambun Dana Pensiun PNS

MenkeuSri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran dana pensiun PNS dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

8 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

11 hari lalu

Wali Kota Makassar Minta Pegawainya Pakai Ojek Online Setiap Selasa, Asosiasi: Patut Dicontoh

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengeluarkan surat edaran imbauan kepada pengguna jasa transportasi ojek online di lingkup pemkot.


Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

12 hari lalu

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Dukung Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta

Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara mendukung tetap diberlakukannya peraturan penempatan guru PNS di sekolah dan madrasah swasta.


Perbedaan ASN dan PNS, Apa Saja?

14 hari lalu

Perbedaan ASN dan PNS, Apa Saja?

ASN profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di instansi


Cerita Istri Pegawai Bapenda Semarang yang Hilang saat Jadi Saksi Kasus Korupsi

15 hari lalu

Cerita Istri Pegawai Bapenda Semarang yang Hilang saat Jadi Saksi Kasus Korupsi

Pada pukul 02.00 dini hari, Onee ketiduran dan terbangun sejam setelahnya. Namun suaminya yang bekerja di Bapenda Kota Semarang belum pulang.


Menteri Bahlil Cerita Kala Investasi Asing Masuk, Pengusaha Daerah Ditinggalkan

22 hari lalu

Menteri Bahlil Cerita Kala Investasi Asing Masuk, Pengusaha Daerah Ditinggalkan

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengingatkan generasi muda untuk menjadikan daerah sebagai tuan di negeri sendiri.


PNS di Kudus Jadi Tersangka Pengepul BBM Bio Solar, Dijual Lagi Rp 8.500 per Liter

24 hari lalu

PNS di Kudus Jadi Tersangka Pengepul BBM Bio Solar, Dijual Lagi Rp 8.500 per Liter

Abdul Wahab, 42 tahun, mengaku menjalankan bisnis jual beli BBM jenis bio solar bersubsidi tersebut sejak tiga bulan terakhir


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

30 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?