Modus-modus Mochamad Basuki, Tersangka Suap DPRD Jatim  

Reporter

Ketua Komisi B DPRD Jatim Mochamad Basuki (tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dikawal petugas ke Gedung KPK, Jakarta, 6 Juni 2017. KPK mengamankan enam orang diantaranya Ketua Komisi B DPRD Jatim dari fraksi Gerindra Mochamad Basuki, Kadis Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heryanto, Kadis Peternakan Provinsi Jatim Rohayati dan tiga staf dalam OTT di Surabaya Senin kemarin. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sepak terjang Mochamad Basuki, Ketua Komisi 8 DPRD Jawa Timur yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK,  Selasa dini hari, 6 Juni 2017, sudah lama kerap membuat masyarakat  geleng-geleng kepala.  Ketika masih menjadi politikus PDIP dan Ketua DPRD Surabaya, 12 tahun lalu, ia membuat pernyataan yang membuat gempar Jawa Timur.  "Kalau ingin kaya, jadilah politikus PDIP," katanya, saat itu.

Mochamad Basuki ini, pernah tersangkut perkara  korupsi saat menjadi Ketua DPRD Surabaya pada 2002, terdakwa bersama seorang wakilnya, Ali Burhan diduga menggunakan dana sebesar Rp 2,7 miliar dari pos eksekutif di anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Baca juga:

Siapakah Mochamad Basuki, Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim?

Ketika itu, Basuki menyangkal. Katanya, dana itu dibagi-bagikan ke anggota DPRD Surabaya sebagai dana keselamatan kerja dan tunjangan hari tua. Tetap saja ia sulit lepas dari dakwaan. Ketika itu, menurut data Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), jumlah fulus yang dimiliki alumni Universitas Jember ini mencapai Rp 2 miliar lebih. Padahal gajinya sebagai Ketua Dewan hanya Rp 7 juta. Kalaupun ada tambahan, itu datangnya dari tunjangan yang jumlahnya cuma recehan, belum lagi harus dipangkas berbagai iuran.

Modus operandi kasus itu adalah penggelembungan gaji dan fasilitas anggota Dewan tahun anggaran 2001-2002, yang dinilai tidak wajar. Saat memutuskan besarannya, eksekutif dan legislatif mengabaikan Peraturan Pemerintah No. 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Secara sepihak, Dewan pun mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 3/2000 tentang posisi keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan, yang menggelontorkan berbagai uang tunjangan kepada mereka. Akibatnya, bila ditotal, gaji anggota Dewan akan berlipat-lipat dari ketentuan PP No. 110/2000. Karena perbuatan itu, Basuki dan Ali terjerat Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 tentang tindak pidana korupsi.

Baca pula:

Ketua Komisi B DPRD Jatim Itu Eks Napi, KPK: Sangat Tidak Pantas

Karena kasusnya tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman pada Basuki 1,5 tahun penjara dan denda Rp 20 juta subsider 1 bulan kuruangan. Basuki juga divonis membayar uang pengganti Rp 200 juta. Namun hukumannya dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan setelah mengajukan banding. Basuki pun bebas pada 4 Februari 2004.

Kini, Mochamad Basuki diduga terlibat kasus serupa.  Penyidik KPK, Senin 5 Mei 2017, mulanya menangkap  dua staf DPRD yaitu Rahman Agung dan Santoso, serta ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat.  Kemudian menyusul  diamankan Bambang Heryanto, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, selanjutnya Mochamad Basuki dan sopirnya, dan terakhir Kepala Dinas Peternakan Rohayati.

Silakan baca:

Suap DPRD Jatim, M. Basuki Kembali Menjadi Tersangka

Dalam penangkapan itu, penyidik KPK juga menyita uang Rp 150 juta dari tangan Rahman. Uang pecahan Rp 100 ribu dalam tas kertas warna cokelat ini berasal dari Anang yang merupakan perantara dari Bambang Heryanto. Uang itu diduga ditujukan kepada Basuki.

"Uang itu diduga pembayaran triwulanan kedua," ujar Basaria Panjaitan, Wakil ketua KPK. Ia menjelaskan ada dugaan para kepala dinas Provinsi Jawa Timur berkomitmen membayar Basuki Rp 600 juta per tahun terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD terhadap peraturan daerah dan penggunaan anggaran Provinsi Jawa Timur.

Simak:

Begini Kronologi OTT Suap DPRD Jatim, KPK Sita Rp 150 Juta

Basaria mengatakan, pada 26 Mei 2017 Basuki diduga pernah menerima Rp 100 juta dari Rohayati. Uang itu diberikan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif

Sebelumnya, pada 13 Mei 2017, Mochamad Basuki juga diduga menerima Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan, dan Rp 150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. "Ini pemberian pada triwulan pertama," kata Basaria.

SUNUDYANTORO  I  MAYA AYU PUSPITASARI   I   S. DIAN ANDRYANTO

Video Terkait: KPK Tetapkan Tersangka Kasus Suap DPRD Jawa Timur








Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

16 menit lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

35 menit lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

4 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

16 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

17 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

17 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

18 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

18 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

18 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".