Soekarwo Soal 2 Pejabatnya dalam Kasus Suap DPRD Jatim

Reporter

Editor

Elik Susanto

Soekarwo. TEMPO/Fatkhurrohman Taufiq

TEMPO.COJakarta – Terkait dengan kasus suap DPRD Jawa Timur, Gubernur Soekarwo menyiapkan pelaksana tugas (Plt) kepala dinas pertanian dan kepala dinas peternakan provinsi setempat untuk mengganti mereka yang terseret kasus ini. "Saya sudah menyiapkan pejabatnya dan tinggal tanda tangan kalau sudah ada kepastian status dari KPK terhadap pejabat sebelumnya," ujar Soekarwo kepada wartawan di kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Selasa, 6 Juni 2017.

Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, mengatakan pelayanan dan kinerja di dua kantor dinas itu tak boleh terganggu kasus suap yang kini ditangani KPK. Pelayanan masyarakat harus selalu terjaga setiap harinya, termasuk pegawainya tetap bertugas seperti biasa.

Baca: Suap DPRD Jatim, KPK: Tiap Dinas Komitmen Beri 600 Juta per Tahun

Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati diduga menyuap anggota DPRD Jawa Timur. Salah satu legislatif yang disangka menerima suap adalah Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur.

Selain mereka, dua staf kesekretariatan DPRD Jawa Timur diangkut ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan catatan, kedua kepala dinas tersebut masing-masing baru enam bulan menjabat. Mereka dilantik Gubernur Soekarwo pada akhir Desember 2016.

"Siapa nama pejabat yang mengisi posisi pelaksana tugas, nanti dulu, karena itu urusan mudah. Sekarang masih ditunggu dulu bagaimana hasil penyidikan dari KPK, termasuk penetapan status keduanya," kata Soekarwo.

Baca: Suap DPRD Jatim, KPK Sebut Ada Mantan Anggota Komisi B Terlibat

Total enam orang dibawa KPK ke Jakarta dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, tiga di antaranya Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochamad Basuki, staf DPRD Santoso, dan ajudan Kepala Dinas Pertanian, Anang Basuki Rahmat. "Ketiga orang ini ditetapkan sebagai tersangka penerima suap," kata Basaria di kantor KPK, Selasa.

Tiga orang lainnya adalah Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati, Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto, dan staf DPRD Rahman Agung. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Semua tersangka terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin, 5 Juni 2017. 

Baca: Begini Kronologi OTT Suap DPRD Jatim, KPK Sita Rp 150 Juta

Basaria mengatakan OTT dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya suap yang dilakukan para kepala dinas kepada Basuki terkait dengan pengawasan peraturan daerah dan penggunaan anggaran Provinsi Jawa Timur. Saat operasi tangkap tangan, penyidik menemukan duit Rp 150 juta dari tangan Rahman. Uang pecahan Rp 100 ribu dalam tas kertas warna cokelat ini berasal dari Anang, yang merupakan perantara dari Bambang Heryanto. 

Uang itu diduga ditujukan kepada Basuki. "Uang itu diduga pembayaran triwulan kedua," ujar Basaria sembari menambahkan para kepala dinas diduga memberi komitmen membayar Basuki Rp 600 juta per tahun terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Jawa Timur.

ANTARA | MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait: KPK Tetapkan Tersangka Kasus Suap DPRD Jawa Timur









Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

1 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

3 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

3 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

3 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

3 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

3 hari lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.