M. Basuki: Dipecat PDIP, Gabung Gerindra, Ditangkap KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi B DPRD Jatim Mochamad Basuki (tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dikawal petugas ke Gedung KPK, Jakarta, 6 Juni 2017. KPK mengamankan enam orang diantaranya Ketua Komisi B DPRD Jatim dari fraksi Gerindra Mochamad Basuki, Kadis Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heryanto, Kadis Peternakan Provinsi Jatim Rohayati dan tiga staf dalam OTT di Surabaya Senin kemarin. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua Komisi B DPRD Jatim Mochamad Basuki (tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dikawal petugas ke Gedung KPK, Jakarta, 6 Juni 2017. KPK mengamankan enam orang diantaranya Ketua Komisi B DPRD Jatim dari fraksi Gerindra Mochamad Basuki, Kadis Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heryanto, Kadis Peternakan Provinsi Jatim Rohayati dan tiga staf dalam OTT di Surabaya Senin kemarin. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mochammad Basuki, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap DPRD Jatim, di Surabaya, Senin, 5 Juni 2017. Bersama lima orang dari kalangan DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Basuki ditetapkan sebagai tersangka.

    Basuki yang merupakan kader Partai Gerindra, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama staf DPRD Santoso dan ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat. Sedangkan tiga orang lainnya yakni Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati, Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto, dan staf DPRD Rahman Agung, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

    Baca: Suap DPRD Jatim, Pimpinan Dewan Segera Mengambil Sikap

    Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Tjutjuk Sunario, yang juga kader Gerindra, saat dikonfirmasi pada Selasa, 6 Juni 2017, mengatakan partainya akan mengambil tindakan terhadap Basuki jika memang terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, Tjutjuk mengatakan, "Sikap Gerindra masih menunggu penentuan resmi dari KPK," ujarnya.

    Sebelum bergabung dengan Gerindra, Basuki merupakan kader PDI Perjuangan. Saat menjadi kader PDIP, Basuki bahkan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya pada periode 2000-2005.  

    Basuki memang gerilya PDI pro-Megawati Soekarnoputri ketika rezim Orde Baru menaikkan Soerjadi lewat Kongres Medan, Mei 1996. Ketika ramai-ramai peristiwa 27 Juli, pada tahun itu, Basuki sering mangkal di Posko Pandegiling, di halaman CV Bumi Raya milik Sutjipto. Di rumah dinasnya terpasang foto ketika mengawal Megawati dengan pakaian safari hitam. Semula Basuki anak buah Sutjipto. Belakangan hubungan mereka tidak lagi serasi.

    Baca: Begini Kronologi OTT Suap DPRD Jatim, KPK Sita Rp 150 Juta

    Meski pro-Megawati di masa Orde Baru, Ketua Umum DPP PDIP Megawati memecat Basuki sebagai kader partainya pada 7 Desember 2001. Surat keputusan pemecatan ditandatangani Megawati dan Sekjen DPD PDIP Sutjipto. Saat dikonfirmasi pada 7 Desember 2001, kepada Tempo, Sutjipto menjelaskan kesalahan Basuki setumpuk.

    Dalam rapat DPP PDIP yang dipimpin Megawati pada 4 Desember 2001, dosa-dosanya dibahas. Terakhir, pengakuannya kepada pers bahwa penghasilannya sebagai Ketua DPRD Surabaya mencapai Rp 2 miliar setahun. Ia juga punya cicilan rumah di Villa Bukit Mas Surabaya senilai Rp 1 miliar. Versi lain menuduh rumah itu sebagai suap yang diterima Basuki. Menurut Sutjipto, pengakuan Basuki tersebut telah mencemarkan citra PDIP.

    Menyusul pemecatannya sebagai kader PDIP, Basuki terjerat kasus korupsi penggelembungan gaji dan fasilitas anggota Dewan tahun anggaran 2001-2002. Setelah itu, dalam rapat paripurna pada 31 Maret 2003, Basuki sebagai Ketua DPRD Surabaya dan ketiga wakilnya dicopot jabatannya.

    MAYA AYU | JAYANTARA MAHAYU| WAHYU DHYATMIKA | YURA SYAHRUL | RINA W.

    Video Terkait: KPK Tetapkan Tersangka Kasus Suap DPRD Jawa Timur




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.