M. Basuki: Dipecat PDIP, Gabung Gerindra, Ditangkap KPK  

Reporter

Ketua Komisi B DPRD Jatim Mochamad Basuki (tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dikawal petugas ke Gedung KPK, Jakarta, 6 Juni 2017. KPK mengamankan enam orang diantaranya Ketua Komisi B DPRD Jatim dari fraksi Gerindra Mochamad Basuki, Kadis Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heryanto, Kadis Peternakan Provinsi Jatim Rohayati dan tiga staf dalam OTT di Surabaya Senin kemarin. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mochammad Basuki, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap DPRD Jatim, di Surabaya, Senin, 5 Juni 2017. Bersama lima orang dari kalangan DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Basuki ditetapkan sebagai tersangka.

Basuki yang merupakan kader Partai Gerindra, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama staf DPRD Santoso dan ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat. Sedangkan tiga orang lainnya yakni Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati, Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto, dan staf DPRD Rahman Agung, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Baca: Suap DPRD Jatim, Pimpinan Dewan Segera Mengambil Sikap

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Tjutjuk Sunario, yang juga kader Gerindra, saat dikonfirmasi pada Selasa, 6 Juni 2017, mengatakan partainya akan mengambil tindakan terhadap Basuki jika memang terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, Tjutjuk mengatakan, "Sikap Gerindra masih menunggu penentuan resmi dari KPK," ujarnya.

Sebelum bergabung dengan Gerindra, Basuki merupakan kader PDI Perjuangan. Saat menjadi kader PDIP, Basuki bahkan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya pada periode 2000-2005.  

Basuki memang gerilya PDI pro-Megawati Soekarnoputri ketika rezim Orde Baru menaikkan Soerjadi lewat Kongres Medan, Mei 1996. Ketika ramai-ramai peristiwa 27 Juli, pada tahun itu, Basuki sering mangkal di Posko Pandegiling, di halaman CV Bumi Raya milik Sutjipto. Di rumah dinasnya terpasang foto ketika mengawal Megawati dengan pakaian safari hitam. Semula Basuki anak buah Sutjipto. Belakangan hubungan mereka tidak lagi serasi.

Baca: Begini Kronologi OTT Suap DPRD Jatim, KPK Sita Rp 150 Juta

Meski pro-Megawati di masa Orde Baru, Ketua Umum DPP PDIP Megawati memecat Basuki sebagai kader partainya pada 7 Desember 2001. Surat keputusan pemecatan ditandatangani Megawati dan Sekjen DPD PDIP Sutjipto. Saat dikonfirmasi pada 7 Desember 2001, kepada Tempo, Sutjipto menjelaskan kesalahan Basuki setumpuk.

Dalam rapat DPP PDIP yang dipimpin Megawati pada 4 Desember 2001, dosa-dosanya dibahas. Terakhir, pengakuannya kepada pers bahwa penghasilannya sebagai Ketua DPRD Surabaya mencapai Rp 2 miliar setahun. Ia juga punya cicilan rumah di Villa Bukit Mas Surabaya senilai Rp 1 miliar. Versi lain menuduh rumah itu sebagai suap yang diterima Basuki. Menurut Sutjipto, pengakuan Basuki tersebut telah mencemarkan citra PDIP.

Menyusul pemecatannya sebagai kader PDIP, Basuki terjerat kasus korupsi penggelembungan gaji dan fasilitas anggota Dewan tahun anggaran 2001-2002. Setelah itu, dalam rapat paripurna pada 31 Maret 2003, Basuki sebagai Ketua DPRD Surabaya dan ketiga wakilnya dicopot jabatannya.

MAYA AYU | JAYANTARA MAHAYU| WAHYU DHYATMIKA | YURA SYAHRUL | RINA W.

Video Terkait: KPK Tetapkan Tersangka Kasus Suap DPRD Jawa Timur








Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

1 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

5 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

18 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

19 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

20 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

22 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

22 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.