Suap DPRD Jatim, KPK: Tiap Dinas Komitmen Beri 600 Juta per Tahun  

Tiga orang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Surabaya, digelandang masuk Gedung KPK sekitar pukul 13.00, Jakarta, 6 Juni 2017. Tempo/Maya Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam kasus suap DPRD Jatim, KPK menemukan indikasi adanya komitmen pemberian duit sebesar Rp 600 juta dari setiap kepala dinas Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki. Pemberian uang ini diduga terkait tugas pengawasan dan pemantauan DPRD terhadap peraturan daerah dan penggunaan anggaran.

"Uang itu dibayarkannya per triwulan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Selasa, 6 Juni 2017.

Baca juga: Cerita Ketua DPRD Jawa Timur Saat KPK OTT di Kantornya

Basaria belum mengetahui secara pasti berapa total uang yang sudah diterima Mochammad Basuki. Yang jelas, kata dia, tahun ini Basuki diduga sudah menerima komitmen fee untuk triwulan kedua. "Ini memang komitmen yang sudah disepakati setiap kadis (kepala dinas)," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, menambahkan.

Komisi B DPRD Jawa Timur bermitra dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di antaranya adalah Dinas Pertanian; Badan Ketahanan Pangan; Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan;, Dinas Kehutanan; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Biro Administrasi Perekonomian; Biro Adminsitrasi Sumber Daya Alam.

Hingga saat ini, KPK baru mengetahui duit yang diterima Basuki antara lain dari Kepala Dinas Peternakan Rohayati sebesar Rp 100 juta. Uang itu diberikan terkait pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

Simak pula: Dikawal Brimob, 6 Orang OTT di Surabaya Tiba di Gedung KPK

Sebelumnya, pada 13 Mei 2017, Basuki juga diduga menerima Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan, dan Rp 150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur.

"Di komisi ini (Komisi B) memang banyak kepala dinas. Tapi yang baru kami tahu adalah kepala dinas yang tersangkut OTT (operasi tangkap tangan). Kami belum tahu kepala dinas yang lain," kata Laode Muhammad Syarif.

Saat OTT dilakukan pada Senin kemarin, 5 Juni 2017, penyidik menemukan duit Rp 150 juta dari tangan Rahman Agung, staf DPRD Jawa Timur. Uang dalam pecahan Rp 100 ribu yang disimpan di tas kertas warna cokelat ini berasal dari Anang Basuki Rahmat yang merupakan perantara dari Bambang Heryanto, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. Uang itu diduga suap DPRD Jatim yang ditujukan bagi Mochammad Basuki.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait: KPK Tetapkan Tersangka Kasus Suap DPRD Jawa Timur








Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

11 jam lalu

Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

Mardani H Maming disebut menandatangani terlebih dahulu SK pengalihan IUP PT BKPL ke PT PCN sebelum diperiksa anak buahnya.


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

13 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Mustakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 23 November 2022.


Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

2 hari lalu

Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

Ali mengatakan pemblokiran rekening milik Bambang Kayun dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut.


KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

3 hari lalu

KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Bambang mengajukan praperadilan.


KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

3 hari lalu

KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

Ali menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar Bambang Kayun tidak pergi saat dimintai keterangan.


Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

3 hari lalu

Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

Kasus suap yang menjerat AKBP Bambang Kayun dilimpahkan Bareskrim Polri ke KPK demi transparansi. Bareskrim dan KPK telah berkoordinasi.


Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

3 hari lalu

Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

KPK mengonfirmasi bahwa penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua untuk pengacara Lukas Enembe sebagi saksi.


KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

3 hari lalu

KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus Supriatna melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.


KPK Masih Dalami Perkara Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

3 hari lalu

KPK Masih Dalami Perkara Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

Ali Fikri menjelaskan bahwa penyidik KPK belum memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain di kasus suap dana perimbangan pegunungan Arfak