Suap DPRD Jatim, KPK Tetapkan 6 Tersangka

Reporter

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kanan) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyaksikan penyidik memperlihatkan barang bukti melakukan jumpa pers terkait Operasi Tangkap Tangan di PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, 31 Maret 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan enam tersangka dugaan suap terkait tugas pengawasan dan pemantauan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Enam tersangka kasus suap DPRD Jatim ini berasal dari kalangan DPRD dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan, tiga dari enam tersangka itu adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki, staf DPRD Santoso, dan ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat. "Ketiga orang ini ditetapkan sebagai tersangka penerima suap," kata dia di kantor KPK, Selasa, 6 Juni 2017.

Baca: Cerita Ketua DPRD Jawa Timur Saat KPK OTT di Kantornya  

Tiga orang lainnya yakni Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati, Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto, dan staf DPRD Rahman Agung, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Keenam tersangka itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin, 5 Juni 2017. Basaria mengatakan OTT dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya suap yang dilakukan para kepala dinas kepada Basuki terkait pengawasan peraturan daerah dan penggunaan anggaran Provinsi Jawa Timur.

Saat OTT penyidik menemukan uang Rp 150 juta dari tangan Rahman. Uang pecahan Rp 100 ribu dalam tas kertas warna cokelat ini berasal dari Anang yang merupakan perantara dari Bambang Heryanto. Uang itu diduga ditujukan kepada Basuki. "Uang itu diduga pembayaran triwulanan kedua," ujar Basaria.

Ia menjelaskan ada dugaan para kepala dinas Provinsi Jawa Timur berkomitmen membayar Basuki Rp 600 juta per tahun terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Jawa Timur.

Baca: Ruang Kerja Komisi B Disegel, Ketua DPRD Jatim: Tak Tahu Kasusnya

Basaria mengatakan pada 26 Mei 2017 Basuki diduga pernah menerima Rp 100 juta dari Rohayati. Uang itu diberikan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif

Sebelumnya, pada 13 Mei 2017, Basuki juga diduga menerima Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan, dan Rp 150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. "Ini pemberian pada triwulan pertama," kata Basaria.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menduga ada pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam kasus suap DPRD Jatim ini, namun belum ditangkap. Dia adalah mantan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur yang telah berpindah ke komisi lain. Laode tak mau menyebut nama ataupun inisialnya. "Sebaiknya dia segera datang ke KPK atau datangi polisi setempat," katanya.

Laode menyayangkan suap-suap semacam ini masih dilakukan oleh dinas-dinas di daerah kepada anggota di DPRD. Ia menyebut, komitmen memberi uang ini tak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi masif dilakukan oleh dinas-dinas di seluruh Indonesia. "KPK mengimbau agar jangan dilakukan lagi dan apabila ada DPR yang meminta sesuatu supaya tidak mengikuti permintaan tersebut," ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait: KPK Tetapkan Tersangka Kasus Suap DPRD Jawa Timur








Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

12 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

Kuasa hukum Ismail Bolong meminta Ferdy Sambo membeberkan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap kliennya.


Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

14 jam lalu

Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

Dua Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh telah jadi tersangka KPK. Ketua MA Syarifuddin hormati proses hukum.


Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

18 jam lalu

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Ketua MA Syarifuddin menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh


Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

19 jam lalu

Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

KPK mengatakan tersangka kasus korupsi LNG di PT Pertamina belum siap untuk diumumkan saat ini. Penyidikan belum tuntas.


KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

23 jam lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.


KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

1 hari lalu

KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

Komisi Yudisial berencana membawa hakim agung Gazalba Saleh ke persidangan etik.


Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

1 hari lalu

Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima laporan soal adanya aduan aliran dana Ismail Bolong ke sejumlah perwira Polri.


KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

1 hari lalu

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditahan dalam kasus suap kasus di Mahkamah Agung terhitung sejak hari ini.


KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

1 hari lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

1 hari lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.