Menkumham Yasonna Laoly Tindak Tegas Pungli dan Suap di Lapas  

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai mengunjungi salah satu pasien korban bom bunuh diri di Kampung Melayu, yang dirawat di Rumah Sakit Premier, Jakarta Timur, 28 Mei 2017. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Malang - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengancam menindak tegas oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangannya. Seperti memeras, pungli, menerima suap dan korupsi. "Tak boleh ditoleransi lagi, praktik pemerasan harus dilakukan," ujar Yasona saat meresmikan pesantren At Taubah di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru, Malang, Senin 5 Juni 2017.

Kementerian melibatkan pihak ketigas untuk mengamati dan mengawasi pungli di lembaga yang dipimpinnya. Dia mengaku tak segan untuk mengambil tindakan tegas dan keras. "Over kapasitas dan kekurangan pegawai masalah klasik. Dengan keterbatasan, kreatifitas tak terbatas," kata Yasonna Laoly.

Baca juga:

Menteri Yasonna Meresmikan Pesantren di LP Lowokwaru Malang  

Yasona mengaku malu dengan peristiwa ratusan narapidana di Riau yang melarikan diri. Setelah diselidiki ditemukan tindakan pemerasan dan suap. Sehingga dia mengambil tindakan strtegis berupa memberhentikan Kepala Direktorat Lapas diberhentikan, Kepala Rumah Tahanan dipecat, Kepala Keamanan Rutan dan sejumlah staf mendapat hukuman disiplin.

"Ada persoalan yang fundamental. Persoalan besar," ujarnya. Bahkan dalam kasus pemerasan dan pungli itu, polisi telah menetapkan tersangka. Untuk itu, dia menegaskan akan menindak petugas yang bekerja tak sesuai ketentuan perundangan dan tak manusiawi dalam bekerja.

Baca pula:

Soal Napi Kabur dari Rutan, Yasonna Marahi Para Kepala Kanwil

Sementara di Jawa Timur relatif baik. Dia meminta petugas KemenkumHAM bekerja keras mengatasi masalah bukan menjadi bagian dari persoalan. Sementara sejumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan banyak melebihi kapasitas. "Memang ada kelebihan kapasitas 300 persen sampai 600 persen," katanya.

Kemenkumham tengah menyiapkan tambahan 17 ribu pegawai. Dia berharap kemampuan sumber daya manusia lebih meningkat. Sedangkan untuk laporan keuangan, katanya, selama empat kali berturut-turut audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Harus terus dipertahankan dan tingkatkan. Pertanggungjawaban uang dan barang milik negara," kata Yasonna Laoly. Dia meminta para pegawai untuk ikut mencegah kebocoran dan menjamin transparansi keuangan.

Pelaksana tugas Kepala Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ajar Anggono mengaku jika rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur melebihi kapasitas sampai 10 ribu orang. Dari total 22 ribu penghuni, terdiri dari kelebihan sekitar 8,5 ribu tahanan dan 13,5 ribu narapidana.

Untuk mengatasi masalah itu, tengah melakukan pembabasan bersyarat sejak April 2010 lalu dengan potensi mencapai Rp 4,5 miliar. Sementara jumlah pegawai di Jawa Timur sebanyak 3.300 orang, sedangkan idealnya 5.300 pegawai.  "Kekurangan 2.020 pegawai," ujarnya.

EKO WIDIANTO

Video Terkait: Polisi Tetapkan 2 Tersangka Praktek Pungli di Rutan Pekanbaru








Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

21 jam lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

1 hari lalu

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


6 Tempat Wisata Rekomendasi di Malang, Mau Alam atau Buatan?

11 hari lalu

6 Tempat Wisata Rekomendasi di Malang, Mau Alam atau Buatan?

Dari mulai wisata pegunungan, pantai hingga tempat wisata hits, Malang memilikinya.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

16 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

16 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

16 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

18 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

18 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

18 hari lalu

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Ada Keterlibatan Penguasa

Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

18 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.