Jaksa Sebut Patrialis Akbar Minta Draft Putusan Dimusnahkan

Reporter

Mantan Hakim MK, Patrialis Akbar keluar dari mobil tahanan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2017. Kasus dugaan suap tersebut terkait permohonan uji materi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar pernah membocorkan draft putusan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Draft itu dibocorkan ke tangan pemilik CV Sumber Laut Basuki Hariman.

Basuki Hariman adalah pengusaha yang memiliki kepentingan terhadap dikabulkannya uji materi tersebut. Sebab, sebagai pengusaha daging impor, undang-undang itu memungkinkan bulog mengimpor daging dari India untuk menurunkan harga daging di pasar. Akibatnya, permintaan daging sapi impor Basuki kalah bersaing.

Untuk memenangkan gugatan itu, Basuki didakwa menyuap Patrialis Akbar dan rekannya, Kamaludin, sebesar US$ 70 ribu dan Rp 4 juta. Basuki juga didakwa menjanjikan duit sebesar Rp 2 miliar untuk mempengaruhi putusan hakim.

Baca: Sidang Suap Hakim MK, Jaksa: untuk Golf dan Umrah Patrialis Akbar

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Patrialis pernah memberikan satu bundel draft putusan perkara kepada Kamaludin yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi. Draft itu diberikan pada 5 Oktober 2016 di Jakarta Golf Club Rawamangun dalam pertemuan yang dihadiri Basuki, Patrialis, Kamaludin, dan Ahmad Gozali.

"Selanjutnya Kamaludin menyerahkan draft putusan itu kepada Basuki," kata jaksa penuntut umum pada KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan dakwaan Basuki Hariman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 5 Juni 2017.

Setelah meninggalkan lokasi pertemuan, kata jaksa, Patrialis menelepon Ahmad Gozali. Ia meminta berbicara dengan Kamaludin untuk menyampaikan agar draft putusan itu segera dimusnahkan. Untuk itu, Kamaludin menelepon Basuki dan meminta draft putusan agar dikembalikan padanya.

Baca: Sidang Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Minta Dekati Hakim Lain

"Kamaludin menemui Basuki Hariman di Plaza Indonesia untuk mengambil draft putusan dan setelah itu Kamaludin memusnahkan draft putusan itu di rumahnya sesuai arahan Patrialis," kata jaksa Lie.

Bocornya draft bukan kali itu saja terjadi. Pada 19 Januari 2017, Patrialis menelepon Kamaludin dan memintanya datang ke kantor Mahkamah Konstitusi. Setelah bertemu, Patrialis menunjukkan draft putusan yang akan diajukan dalam rapat permusyawaratan hakim serta menunjukkan pendapatnya yang tertuang dalam draft putusan. Pendapat Patrialis ditandai dengan stabilo warna biru.

Atas seizin Patrialis, Kamaludin lalu mengambil gambar draft putusan itu menggunakan telepon genggamnya. Selanjutnya, Kamaludin menunjukkan foto itu kepada Basuki untuk meyakinkan bahwa materi draft putusan sudah sesuai harapan.

MAYA AYU PUSPITASARI






Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

48 menit lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

5 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

1 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

2 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

3 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.