BREAKING NEWS: KPK Segel Ruang Kerja Komisi B DPRD Jatim

Reporter

Ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jatium, yang disegel KPK, Senin, 5 Juni 2017. (Tempo/Jayantara)

TEMPO.CO, Surabaya - Ruang kerja Ketua Komisi B bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Moch Basuki, disegel oleh Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) pada senin, 5 Juni 2017 sekitar pukul 12.30 WIB. Belum ada keterangan resmi dari DPRD Jatim maupun Basuki soal ini.

Baca: Kasus-Kasus Korupsi di Daerah yang Ditangani KPK

Berdasarkan keterangan petugas cleaning service yang menjadi saksi mata, sebanyak 5 orang anggota KPK masuk ke dalam ruangan ketua komisi B DPRD Jatim, Moch Basuki. Setelah itu, para petugas KPK keluar dari ruangan dan membawa beberapa barang bukti. Kejadian tidak berlangsung lama, hanya beberapa menit saja. Bahkan, banyak dari staf tidak tahu saat kejadian berlangsung. Kabarnya, KPK membawa serta 3 orang staf komisi B, yakni Santoso, Agung, dan Mohan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan adanya kegiatan tim lapangan KPK terkait penindakan di Jawa Timur. Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum bisa memberikan keterangan rinci perihal detail kegiatan tersebut.

"Tadi memang kami dapat informasi ada kegiatan tim KPK di lapangan, di daerah Jawa Timur. Kami akan cek lebih lengkap lagi, untuk informasi-informasi lebih lanjut akan kami kabarkan," ujar Febri singkat setelah konferensi pers bersama Komnas HAM di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 5 Juni 2017.

Ia baru bisa memaparkan bahwa kegiatan yang hingga sore ini tengah berlangsung di lapangan merupakan kewenangan KPK.

"Kami masih ingin lengkapi dulu apa yang terjadi di sana secara persis. Apakah itu operasi tangkap tangan atau lainnya, kami akan sampaikan berikutnya," kata juru bicara KPK itu.


JAYANTARA | AGHNIADI






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

8 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

14 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

17 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.