Ketua Pansus DPR: RUU Pemilu Akan Selesai Kamis Pekan Depan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Fadli Ramadhanil (Peneliti Perludem), Ferry Kurnia Rizkiansyah (Komisioner KPU 2013-2017), M. Lukman Edy (ketua Pansus RUU Pemilu DPR), Achmad Baidowi (Anggota Pansus RUU Pemilu) dalam acara diskusi Revisi UU Pemilu di Menteng, Jakarta Pusat, 3 Juni 2017. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Lukman Edy mengatakan pembahasan RUU Pemilu diperkirakan akan selesai di level pansus pada Kamis 8 Juni 2017 pekan depan.

Lukman mengatakan, panja, tim perumus, dan tim sinkronisasi telah merumuskan dan mensinkronisasi 560 pasal yang terdapat dalam RUU Pemilu. Selanjutnya dari Senin hingga Rabu, kata Lukman, pansus hanya memeriksa ulang untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan terkait pasal yang terdapat dalam draft tersebut.

Baca :

Pansus RUU Pemilu Usulkan Penambahan 19 Kursi DPR

Kemendagri: Penambahan 19 Kursi DPR Bebani Keuangan Negara  

“Kami pansus sudah siap hari Kamis untuk pleno akhir penyerahan hasil dari panja (panitia kerja) ke pansus,” ujar Lukman usai menjadi pembicara sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Juni 2017.

Pada pleno akhir tersebut, pansus akan kembali membahas lima isu krusial yang belum memperoleh keputusan tetap. Lima isu krusial dalam RUU Pemilu tersebut adalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi per dapil, metode konversi suara, dan sistem pemilu.

Lima isu krusial tersebut cukup rumit karena melibatkan struktur tinggi partai. Dia tak menampik, lobi-lobi politik pun terjadi untuk lima isu krusial tersebut.

Lima isu krusial di RUU Pemilu ini memang harus diakhir pembahasannya dengan minta pendapat fraksi. "Kami di pansus sepakat akan selesaikan di tingkat pansus, paripurna tinggal nerima atau nolak draft UU-nya,” kata Lukman.

DWI FEBRINA FAJRIN






Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

17 menit lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

2 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

2 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

2 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

3 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

5 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

5 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

5 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

6 jam lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

7 jam lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP