Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais  

image-gnews
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais mendatangi kediaman pendiri Universitas Bung Karno (UBK), Rachmawati Soekarnoputri, di Jakarta, 17 September 2016. Tempo/Rezki A.
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais mendatangi kediaman pendiri Universitas Bung Karno (UBK), Rachmawati Soekarnoputri, di Jakarta, 17 September 2016. Tempo/Rezki A.
Iklan

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti dugaan adanya aliran dana kepada mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais, dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan penyidik akan terus memantau dan mencermati persidangan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, tersebut.

Menurut Laode, penyidik dapat memanggil Amien Rais jika dianggap perlu untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. "Pasti kan nanti perlu diklarifikasi, tapi nanti dilihat dulu," katanya, kemarin.

Baca juga: Hari Ini Amien Rais Jelaskan Soal Duit Alkes Rp 600 Juta

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik akan menganalisis semua fakta yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah berikutnya. "Nanti juga penuntut umum akan menyampaikan hasilnya secara berjenjang ke KPK," ujarnya.

Dugaan adanya aliran dana ke Amien terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan atas Siti Fadilah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu lalu. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004 itu dituding menerima dana senilai total Rp 600 juta dari proyek yang kini menyebabkan Siti dituntut 6 tahun penjara tersebut.

Jaksa penuntut umum KPK, Iskandar Marwanto, mengatakan dana keuntungan proyek pengadaan alat kesehatan tersebut dialirkan dari rekening milik Yurida Adlaini, Sekretaris Yayasan Sutrisno Bachir Foundation (SBF). "Selanjutnya, Nuki Syahrun, selaku Ketua Yayasan SBF, memerintahkan untuk memindahbukukan sebagian dana kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan terdakwa," katanya.

Berkas tuntutan jaksa mencatat dana disetor ke rekening Amien sebanyak enam kali, mulai 15 Januari 2007 hingga 2 November 2007. Masing-masing transaksi senilai Rp 100 juta. Duit tersebut merupakan bagian dari Rp 5,78 miliar hasil keuntungan PT Mitra Medidua, supplier PT Indofarma Tbk, yang menjadi rekanan pemerintah dalam pengadaan alat kesehatan senilai Rp 15,5 miliar untuk mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan. Adapun Indofarma hanya untung Rp 364,6 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kasus yang menyebabkan negara merugi hingga Rp 6,1 miliar tersebut, Siti Fadilah didakwa karena menunjuk langsung Indofarma sebagai pelaksana proyek pengadaan buffer stock obat flu burung. Siti juga dituding menerima gratifikasi senilai Rp 1,9 miliar dari sejumlah pihak yang terkait dengan proyek ini.

Ditemui di rumahnya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Amien Rais enggan berkomentar banyak tentang tudingan dia menerima dana proyek alat kesehatan. Dia berencana menjelaskan secara detail kepada awak media hari ini di rumahnya di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan.

Dia justru merasa senang dengan rencana KPK membuka lagi kasus ini. "Ini blessing in disguise (berkah tersembunyi)," kata Amien, kemarin.

Tak mau menunggu dipanggil, Amien justru berencana datang ke KPK, Senin mendatang, untuk memberikan sejumlah data kasus korupsi besar yang melibatkan dua tokoh nasional dan kini belum ditangani. "Siapa? Nanti, gitu aja, ya."

Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap tak yakin ada aliran duit haram ke rekening mantan petinggi partai, termasuk Amien Rais, dari Sutrisno Bachir Foundation. Menurut dia, sebagai pengusaha, Sutrisno memang terkenal gemar membantu tokoh-tokoh nasional yang memiliki ide, visi, dan semangat yang sama dengannya. "Kalaupun ada sumbangan dari Sutrisno Bachir, saya yakin sumbangan itu bersumber dari dana yang halal. Bukan bersumber dari kejahatan Siti Fadilah," katanya. 

DANANG FIRMANTO | HUSSEIN ABRI | MAYA AYU | MUH SYAIFULLAH | NINIS CHAIRUNNISA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Setelah Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Kini Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU Puluhan Miliar Rupiah

5 jam lalu

Tersangka Bupati Kepulauan Meranti (nonaktif), Muhammad Adil, menjalani pemeriksaan lanjutan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023. Muhammad Adil diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 s/d 2023, serta tindak pidana korupsi penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. TEMPO/Imam Sukamto
Setelah Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Kini Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU Puluhan Miliar Rupiah

KPK kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang.


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

5 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


KPK: Ahmad Sahroni Telah Tambah Pengembalian Dana dari SYL Rp 40 Juta

6 jam lalu

Anggota DPR RI juga Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Ahmad Sahroni, mengakui Partai Nasdem menerima aliran uang sebanyak Rp.800 juta dan 40 juta dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kembali dijerat sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK: Ahmad Sahroni Telah Tambah Pengembalian Dana dari SYL Rp 40 Juta

Tim penyidik KPK sebelumnya meminta dana bekas transfer dari Syahrul Yasin Limpo itu segera dikembalikan Ahmad Sahroni, genapi dana Rp 860 juta.


KPK Sidik Dugaan Korupsi Hutama Karya, Ini 3 Nama yang Ditengarai Jadi Tersangka

15 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Sidik Dugaan Korupsi Hutama Karya, Ini 3 Nama yang Ditengarai Jadi Tersangka

Agar penyidikan berlangsung efektif, KPK bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, untuk mencegah ketiganya bepergian ke luar negeri.


KPK Belum Terima Rp40 Juta dari Ahmad Sahroni, Uang Transfer dari Syahrul Yasin Limpo

15 jam lalu

Anggota DPR RI juga Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Ahmad Sahroni, mengakui Partai Nasdem menerima aliran uang sebanyak Rp.800 juta dan 40 juta dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kembali dijerat sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Belum Terima Rp40 Juta dari Ahmad Sahroni, Uang Transfer dari Syahrul Yasin Limpo

KPK meyakini Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni akan segera mengembalikan duit dari Syahrul Yasin Limpo tersebut.


KPK Ajukan Kasasi Terhadap Putusan Hakim Banding yang Kembalikan Aset-aset ke Rafael Alun

15 jam lalu

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo, pidana penjara badan selama 14 tahun, membayar uang denda Rp.500 miliar subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.10.079.095.519 subsider 3 tahun kurungan. TEMPO/Imam Sukamto'
KPK Ajukan Kasasi Terhadap Putusan Hakim Banding yang Kembalikan Aset-aset ke Rafael Alun

KPK mengajukan kasasi atas vonis di tingkat banding yang mengembalikan aset-aset milik Rafael Alun Trisambodo.


KPK Cegah Windy Idol ke Luar Negeri, Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang Hasbi Hasan

16 jam lalu

Penyanyi jebolan Indonesia Idol, Windy Yunita Bastari Usman, seusai memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024. Windy Idol yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, diperiksa sebagai saksi untuk Sekretaris MA, Hasbi Hasan, yang kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus suap pengurusan Perkara di MA. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah Windy Idol ke Luar Negeri, Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang Hasbi Hasan

KPK telah mengubah status Windy Idol dari saksi menjadi tersangka dalam kasus TPPU Hasbi Hasan.


KPK Menyayangkan Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

16 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) bersalaman dengan jaksa usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam pembacaan eksepsi yang disampaikan Syahrul melalui tim penasihat hukumnya, terdakwa meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari tahanan dengan alasan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa KPK tidak cermat, jelas, dan lengkap. ANTARA /Rivan Awal Lingga
KPK Menyayangkan Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

Syahrul Yasin Limpo dipindahkan ke Rutan Salemba, Ali Fikri bilang Rutan KPK juga punya fasilitas olahraga dan ruang terbuka untuk aktivitas bersama


Sesuaikan KUHAP, KPK Proses Sprindik Baru untuk Jerat Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menjadi tersangka gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. KPK menduga suap tersebut diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam perebutan kepemilikan PT CLM. Selain itu, gratifikasi diduga diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam kasus pidana yang menjeratnya di Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, hingga kini Eddy masih belum ditahan. TEMPO/Imam Sukamto
Sesuaikan KUHAP, KPK Proses Sprindik Baru untuk Jerat Eddy Hiariej

KPK terus memproses sprindik baru bagi eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.


Kasus Dugaan Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera, KPK Geledah Kantor Pusat PT Hutama Karya dan Anak Perusahaannya

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di  gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK menyatakan tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bukit Asam PT PLN (Persero) unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017 - 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Dugaan Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera, KPK Geledah Kantor Pusat PT Hutama Karya dan Anak Perusahaannya

KPK menggeledah kantor pusat PT Hutama Karya (Persero) dan anak perusahaannya, PT Hutama Karya Realtindo (HKR).