Ini Temuan Kemendagri Soal Strategi dan Metode HTI Tebar Pengaruh

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Selebaran info kegiatan keagamaan terpasang di papan info yang berada di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jalan Prof Soepomo, Jakarta, 8 Mei 2017. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak sesuai dengan Pancasila secara ideologi karena mengusung khilafah Islamiyah. Dan beberapa bukti, menunjukkan metode dan strategi HTI untuk menyebarkan pengaruhnya.

"Artinya arahnya menjadikan negara ini negara Islam. Khilafah itu ingin menyatukan negara yang penduduknya Islam menjadi satu kesatuan," kata Soedarmo di kantornya di Jakarta, Kamis 1 Juni 2017.
Baca : Tolak Pembubaran, HTI Siapkan 1.000 Pengacara dari Berbagai Daerah

Selain itu, Soedarmo menjelaskan banyaknya video yang tersebar dengan menyerukan ketidaksepakatan ormas tersebut dengan demokrasi, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. "Karena sistem pemerintahan yang sekarang dipakai mereka nilai mambuat mudarat," ujarnya.

Beberapa bukti, kata Soedarmo, menunjukkan metode dan strategi HTI menebarkan pengaruhnya. Beberapa di antaranya terkait masalah perekrutan, konfrontasi intelektual, dan mengubah cara berpikir masyarakat, serta menerima kekuasaan. "Strateginya dengan membangun kepribadian Islam," kata dia.

Soedarmo mengatakan strategi awal itulah yang dikampanyekan untuk mengubah ideologi nasional dengan mengusung Daulah Islamiyyah. "Artinya menjadikan syariat Islam sebagai dasar," katanya.

Soedarmo berpendapat banyak d hal yang belum diketahui masyarakat. "Masyarakat baru tahu di permukaan," kata dia. Hingga kini, Soedarmo mengatakan HTI baru memasuki tahap perekrutan dan memperbesar pendukung masyarakat untuk mendukung gerakan HTI.

Simak juga : Mahasiswa ISI Yogya Demo Tuntut Paham HTI Dibersihkan dari Kampus  

Pemerintah pada 8 Mei 2017 mewacanakan pembubaran organisasi anti-Pancasila seperti HTI. Pemerintah menilai kegiatan organisasi mengancam ketertiban dan keutuhan negara. Sebab, kelompok itu telah menyiapkan undang-undang dan pengganti dasar negara serta bercita-cita mendirikan khilafah di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan wacana pembubaran organisasi massa HTI memasuki tahap finalisasi. Pengumuman pembubaran akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. "Persiapan sudah matang, tinggal menanti hari H nanti Menkopolhukam mengumumkan," kata Tjahjo.

ARKHELAUS W.






Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

11 Juli 2022

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

RKUHP juga menyebut penyebaran ideologi komunisme atau marxisme-leninisme juga diancam penjara, kecuali belajar untuk kepentingan ilmu pengetahuan.


Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

26 Juni 2022

Pakar Prediksi Anies Baswedan Bisa Kena Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Reza Hariyadi menduga ada pihak yang hendak menyeret Anies Baswedan ke dalam politik identitas dengan melakukan pola-pola stigmatisasi dan framing


Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

13 Juni 2022

Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, Bala Anies: Kelompok Relawan Palsu

Bala Anies menilai ada upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

11 Juni 2022

Sindir FPI Reborn Dukung Anies, Relawan: Ke Depan Mungkin ISIS

Deklarator Relawan ANIES, La Ode Basir, menilai kemunculan FPI Reborn demi menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024


Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

11 Juni 2022

Relawan Anies Minta Polisi Cari Dalang FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden

Kemunculan FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden dinilai untuk menjelekkan Anies Baswedan


Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

10 Juni 2022

Gaduh FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden, Ini Kata Relawan Anies Baswedan

Relawan Anies Baswedan itu telah mengkaji kemunculan dua kelompok FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden yang belum terjawab hingga sekarang.


Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

10 Juni 2022

Polisi Bakal Gelar Perkara Pemasangan Atribut Mirip Bendera HTI

Atribut mirip bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dipasang di acara Majelis Sang Presiden yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024


Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

10 Juni 2022

Polisi: Bendera Lafaz Tauhid di Acara Majelis Sang Presiden Bukan Milik HTI

Acara deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Majelis Sang Presiden sempat ricuh karena atribut mirip bendera HTI


Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

9 Juni 2022

Pakar: FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden Seperti Operasi Khusus Hajar Anies

Pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan Anies harus memberi klarifikasi soal dua kelompok tersebut.


Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

9 Juni 2022

Ketua Panitia Majelis Sang Presiden Dukung Anies Disebut NU, PBNU Membantah

Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi mengaku tidak mengenal ketua panitia deklarasi dukung Anies Capres 2024 di Hotel Bidakara.