Hari Pancasila, Hamengku Buwono X: Waspadai ISIS di Indonesia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Sultan Hamengkubuwono X saat mengikuti ritual Ngabekten di Bangsal Kencono, kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (8/8). TEMPO/Suryo Wibowo

    Sri Sultan Hamengkubuwono X saat mengikuti ritual Ngabekten di Bangsal Kencono, kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (8/8). TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Yogyakarta – Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pemerintah dan masyarakat mewaspadai perkembangan gerakan kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.

    Pernyataan Sri Sultan itu dikemukakan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kompleks Keraton Yogyakarta pada Kamis, 1 Juni 2017. Merujuk pada riset Ifa Hanifa Misbach, Hamengku Buwono X mengingatkan ribuan warga yang hadir bahwa sebanyak 9,8 persen siswa SMA di Indonesia menyetujui gerakan ISIS.

    Baca: Hari Pancasila, Soekarwo: DPRD Godok Perda Ketaatan Konstitusi

    ”Kita jangan menyepelekan jumlah ini (siswa SMA yang setuju gerakan ISIS). Jangan kaget jika tiba-tiba datanya melejit,” ujar Sultan.

    Menurut Sultan, meski masih kecil, gerakan ISIS di Indonesia bisa membesar jika jumlah kecil itu adalah kader-kader militan yang tunduk dan patuh kepada pembinanya.

    Sultan menuturkan saat ini Pancasila menghadapi dua tantangan sekaligus. Di satu sisi Pancasila menghadapi gencarnya nilai neoliberalisme. Di sisi yang lain globalisasi informasi juga didomplengi oleh paham-paham radikalisme agama. “Radikalisme agama ini menjadi free rider (penumpang gelap) yang menariknya ke ranah politik identitas,” ujarnya.

    Simak: Megawati Ingatkan Pentingnya Makna Hari Lahir Pancasila

    Sultan menambahkan, meskipun Indonesia secara sah masih mengakui Pancasila sebagai dasar negara, tak bisa ditampik bahwa sebagian kelompok masih dipandu oleh nilai-nilai dari luar. Dari primordialisme, materialisme, dogmatisme, konsumerisme, sampai radikalisme.

    ”Nilai-nilai luar itu pun diyakini mereka sebagai paham yang cocok untuk Indonesia sehingga akan merusak sistem ketatanegaraan yang sudah susah payah dibangun bersama,” ujarnya.

    PRIBADI WICAKSONO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.