Soal Intoleransi, Presiden Jokowi: Konstitusi Harus Ditegakkan

Reporter

Presiden Jokowi (keempat kanan) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kiri) melaksanakan salat berjamaah dengan pimpinan lembaga tinggi negara usai buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, 30 Mei 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kegembiraan atas meningkatnya peringkat investasi Indonesia, pemerintah Presiden Joko Widodo dihadapkan pada masalah besar intoleransi. Pada separuh periode pertama pemerintahannya ini, berbagai tindakan sekelompok masyarakat yang menodai keberagaman meningkat. (Baca: Jokowi Gunakan Komik dan Vlog Hadapi Kelompok Anti-Pancasila)

Presiden pun perlu menggunakan kata tegas untuk menghadapi masalah itu, yakni “gebuk.” Dalam wawancara khusus hampir satu jam dengan Budi Setyarso, Wahyu Dhyatmika, Istman Musaharun, dan Raymundus Rikang dari Tempo, ia mengatakan, ancaman nyata itu tidak bisa dihadapi dengan kata normatif dan setengah-setengah.

Jokowi terlihat rileks, banyak tersenyum selama wawancara. Ia ditemani juru bicara Kepresidenan, Johan Budi S.P., dan Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Dalam merencanakan pembubaran organisasi semacam HTI, apakah pertimbangan politik dihitung—mengingat kelompok itu mungkin banyak pendukung?
Banyak yang bilang seperti itu ke saya. Tapi, kalau pemimpin bicara dukungan politik, persoalan mendasar semacam itu tidak akan rampung. (Baca: Gebuk Ormas Anti-Pancasila, Jokowi: Kajiannya Sudah Lama)

Artinya tidak diperhitungkan?
Ini masalah konstitusi, harus ditegakkan.

Apakah meningkatnya intoleransi di Indonesia ini akibat pemerintahan Anda tidak merangkul umat Islam?
Setiap blusukan saya menyempatkan mampir ke pesantren di daerah, bertemu ulama. Kami bertemu semuanya. Situasi seperti ini seharusnya level nasional kami rangkul, tapi di daerah juga harus ketemu.

Ada strategi lain untuk memerangi intoleransi?
Pekan ini saya akan teken surat Unit Kerja Presiden untuk Pemantapan Ideologi Pancasila. (Baca: Presiden Jokowi Segera Bentuk Unit Pemadam Intoleransi)

Soal pemberantasan terorisme yang melibatkan TNI, bagaimana konsepnya?
Semua negara mengalami hal yang sama, serangan teroris. Eropa, Amerika, dan Asia mengalaminya. Saat pertemuan negara muslim di Arab Saudi, kami menempatkan terorisme sebagai tantangan global nomor satu. Dan Indonesia diberi kesempatan untuk berbicara, saya akhirnya berbagi pengalaman Indonesia memerangi terorisme.

Seberapa genting melibatkan TNI dalam memberantas terorisme?
Dalam UU Terorisme yang ada kewenangan diberikan kepada Polri. Tapi kami ingin TNI diberikan kewenangan dan perlu pembicaraan bersama DPR dengan catatan khusus. Saya sudah perintahkan untuk memberikan ruang pemberantasan terorisme kepada TNI. Semua negara itu sama, memberikan ruang kepada militer. (Baca: Maarif Institute: Sekolah Selama Ini Permisif Ideologi Berbahaya)

Wawancara lengkap bisa dibaca di majalah Tempo edisi 5 Juni 2017.

TIM TEMPO






Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

21 menit lalu

Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

Apa jawaban Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono soal calon Panglima TNI? Mengapa nama Yudo penting untuk dipertimbangkan Jokowi?


ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

5 jam lalu

ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan PLTU yang sudah ada dalam proyek strategis nasional tetap dijalankan.


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

6 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

22 jam lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

1 hari lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

1 hari lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.


Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

1 hari lalu

Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

Kejadian tersebut terjadi selepas Jokowi menyaksikan parade defile dari TNI dari atas mimbar yang ada di depan Istana.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

1 hari lalu

PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar stadion di Indonesia untuk diaudit. PSSI menyatakana akan melibatkan FIFA.


Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

1 hari lalu

Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

Gagasan memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi tak pernah berhenti. Belakangan, muncul rencana mendorong Jokowi berlaga dalam Pemilu 2024.