Presiden Jokowi Segera Bentuk Unit Pemadam Intoleransi

Reporter

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpose di sebelah patung lilin dirinya di Museum Madame Tussauds di Hong Kong, 1 Mei 2017. Berikut momen saat Jokowi bertemu "kembarannya" pada hari kedua kunjungannya di Hong Kong. AP Photo/Handout

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan unit khusus untuk memadamkan intoleransi ataupun kelompok anti-Pancasila yang berkembang di masyarakat. Rencananya, Jokowi akan menandatangani pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pemantapan Ideologi Pancasila pada pekan ini.

Menurut dia, tugas tim itu adalah memberikan pemantapan dan pemahaman Pancasila dengan cara kekinian, antara lain lewat komik, video-blog, dan media sosial seperti Instagram. “Bukan dalam bentuk penataran atau semacamnya,” kata dia dalam wawancara khusus dengan Tempo di Istana Merdeka, Selasa, 30 Mei 2017. (Baca: Gebuk Ormas Anti-Pancasila, Jokowi: Kajiannya Sudah Lama)

Ia menyatakan, sejak reformasi 19 tahun lalu, bangsa Indonesia mengalami kekosongan. “Sembilan tahun ruang itu tak ada yang mengisi, sehingga ada kelompok yang mengisi,” kata dia. Pada Orde Baru, pemerintah menggalakkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila melalui berbagai penataran.

Jokowi menyatakan pemerintah juga akan bersikap tegas untuk menghadapi kelompok intoleransi. Ia mengatakan tak peduli bila langkah itu akan membuat dukungan politik kepadanya mengempis, terutama dari kelompok muslim, menjelang pemilihan presiden 2019. Kajian untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, ia menegaskan, semata-mata untuk menegakkan konstitusi. (Baca: Jokowi Gunakan Komik dan Vlog Hadapi Kelompok Anti-Pancasila)

Menurut Jokowi, dalam membubarkan ormas yang dianggap berbahaya buat negara, pertimbangan politik tak berperan besar. Jika pertimbangan politik dijadikan acuan utama, kata dia, langkah membubarkan ormas yang melawan Pancasila justru akan terhambat. “Kalau bicara pertimbangan politik, enggak akan selesai-selesai. Sudah, kita pegang saja konstitusi,” kata Jokowi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan sejumlah organisasi kemasyarakatan radikal masuk radar pengkajian pemerintah. Peninjauan itu diperlukan agar pemerintah mempunyai dasar untuk membubarkan organisasi itu. “Yang masuk radar adalah yang tidak sesuai Pancasila, dan melakukan tindakan melanggar keutuhan negara,” kata Yasonna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, kemarin.

Ia berada di DPR untuk membahas revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Komisi Hukum. Yasonna enggan menyebutkan secara gamblang nama organisasi kemasyarakatan yang masuk radar pemerintah. “Kami masih mengkaji.”

Senada dengan Yasonna, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah sedang mengkaji sejumlah ormas yang menurut dia patut dibubarkan. Namun, hingga Selasa kemarin, pemerintah belum merampungkan kajian itu sehingga belum bisa dipublikasi kepada masyarakat luas. “Namanya kajian, belum utuh. Jadi, belum bisa diumumkan. Kalau sudah ada hasilnya, baru nanti saya sampaikan,” kata dia. Ia mengungkapkan hal itu ketika membahas pembubaran ormas dan Rancangan Undang-Undang Terorisme di Gedung DPR, kemarin. (Baca: Maarif Institute: Sekolah Selama Ini Permisif Ideologi Berbahaya)

AHMAD FAIZ | RAYMUNDUS RIKANG






Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

7 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

9 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

13 jam lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

14 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akuisisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

14 jam lalu

DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akuisisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

MRT Jakarta telah meminta penyertaan modal daerah Rp 1,7 triliun untuk mengakuisisi PT KCI. Kondisi fiskal terkendala pandemi Covid-19.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

14 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

15 jam lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

15 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

16 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

16 jam lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.