TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, memastikan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) murni, tidak beli. Selama 2 tahun terakhir WTP diperoleh karena pengelolaan adiminstrasi keuangan memang bersih dan baik.
*Kalau beli dari mana dananya? Tidak benar kalau opini WTP yang sudah dua tahun berturut-turut dan Insya Allah ketiga kalinya akan didapat tahun ini. Murni dari baik dan benarnya laporan yang dibuat," kata Herman di Cianjur, Rabu, 31 Mei 2017.
Baca: Ketua BPK Yakin Tak Ada Bolong Audit Laporan Keuangan 2016
Herman menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengedepankan kejujuran dan ketaatan terhadap aturan. Sehingga diharapkan tidak ada pejabat yang melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran. "Kami upayakan aparatur sipil di Cianjur jujur dan taat terhadap aturan. Sehingga kami pastikan WTP yang diraih atas kinerja yang baik dan bersih," kata Herman.
Presidium Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Cianjur, Yana Nurjaman, meminta pemerintah Cianjur membuktikan opini WTP dengan kinerja aparatnya. Jangan sampai, menurut Yana, terjadi penangkapan oleh KPK sebagaimana menimpa auditor BPK dan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Baca: Kronologi Suap Pejabat BPK: Dari Kode Rahasia sampai Segel Ruangan
"WTP sebenarnya bukan jaminan daerah bersih dari perilaku korupsi. Sebab WTP ini hanya berkaitan pada pengadministrasian laporan keuangan. Tapi karena WTP ini jadi gensi, makanya setiap pemangku kebijakan berusaha melakukan apapun untuk mendapat opini WTP," kata Yana.
Menurut Yana, "Di Cianjur masih banyak tindakan yang menjurus atau terindikasi tindak korupsi seperti persekongkolan untuk pengadaan barang dan jasa". Untuk membuktikan hal opini WTP tersebut, Yana mendesak pemerintah Cianjur menerapkan laporan berbasis e-budgeting, sehingga semua pihak dapat mengawal penggunaan anggaran.
ANTARA