Hari Lahir Pancasila, Jokowi Bikin Unit Kerja Pemantapan Ideologi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, 29 Mei 2017. Tempo/Aditya Budiman.

    Presiden Jokowi memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, 29 Mei 2017. Tempo/Aditya Budiman.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden (Perpres) tentang unit kerja pemantapan ideologi Pancasila dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menyiapkan lembaganya.

    "Beliau sudah menandatangani hari ini," kata Pramono di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017.
    Baca : Warga Yogya Akan Memperingati Hari Lahir Pancasila di Keraton

    Dari sisi organisasi, lanjut Pramono, nanti akan ada dewan pengarah dan satu orang kepala atau eksekutif. Untuk dewan pengarah akan diisi oleh sembilan orang. "Ini berada di bawah unit kerja presiden," kata dia.

    Menurut rencana, Presiden Jokowi sendiri yang akan mengumumkan peluncuran unit kerja tersebut. "Seperti apa kerjanya, besok akan diumumkan presiden," ucap Pramono lagi.

    Maraknya aksi intoleransi yang merongrong kebinekaan yang terjadi belakangan ini mendorong pemerintah membentuk unit kerja pemantapan Pancasila.

    Sebelumnya, menurut Jokowi, tugas tim itu adalah memberikan pemantapan dan pemahaman Pancasila dengan cara kekinian, antara lain lewat komik, video-blog (Vlog), dan media sosial seperti Instagram.

    Sejumlah kelompok dan tokoh masyarakat sempat diundang ke istana kepresidenan untuk memberi masukan ihwal unit kerja tersebut. Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Panjaitan yang ditunjuk sebagai inisiator menyatakan tugas unit itu membantu kinerja presiden dalam mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.