BPK Minta Anggota DPRD Bangka Belitung Mengembalikan Mobil Dinas

Reporter

Seorang calon peserta mengabadikan foto mobil dinas yang di lelang dihalaman parkir Gedung KPK, Jakarta, 1 September 2015. Sebanyak 21 mobil dan delapan sepeda motor dinas akan dilelang KPK melalui onlie pada Rabu (2/9) yang terbuka untuk masyarakat umum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera mengembalikan Toyota Innova yang digunakan sebagai kendaraan mobil dinas.

Pengadaan mobil Innova tersebut menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2016 lalu. Namun sampai saat ini rekomendasi BPK untuk mengembalikan mobil tersebut tidak ditindaklanjuti.

Kepala BPK Perwakilan Bangka Belitung Arif Agus mengatakan mekanisme kewajiban tindak lanjut temuan dalam LHP BPK sudah diatur oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Jadi rekomendasi yang disampaikan wajib ditindaklanjuti.

Baca: Lebaran 2017, Pemudik Pakai Kendaraan Pribadi Naik 16 Persen

"Seharusnya mengikuti aturan. Penggunaan aset harus sesuai mekanisme yang ada. Jika ada yang tidak sesuai harus dikembalikan," ujar Arif kepada wartawan, Selasa, 30 Mei 2017.

Menurut Arif BPK setiap semester rutin memantau sejauh mana rekomendasi yang disampaikan melalui LHP BPK ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. "Kewajibannya ada di pemda. BPK hanya memantau. Bukan cuma itu, setiap poin yang belum ditindaklanjuti tetap dibantu meski sudah lima tahun," ujar dia.

Arif menuturkan pemerintah daerah seharusnya tegas dalam menegakkan aturan dan melaksanakan rekomendasi dalam LHP. Dengan begitu proses penarikan mobil tersebut bisa dilakukan. "Kami menegaskan rekomendasi itu belum ditindaklanjuti. Kita sudah sampaikan. Namun eksekusinya ada di pemda," ujar dia.

Simak: Cerita Presiden Jokowi yang Enggan Ganti Mobil Meski 4 Kali Mogok

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan masih menunggu LHP BPK tahun 2017 untuk melakukan penarikan mobil dinas bermasalah tersebut dari tangan anggota Dewan. Menurutnya penarikan belum bisa dilakukan sekarang karena temuan tersebut terjadi pada 2016. "Tahun lalu saya belum menjabat gubernur. Saya tunggu LHP tahun ini. Saya tidak tahu kenapa mereka masih berani memakai mobil itu," ujar dia.

Erzaldi mengaku siap menindaklanjut semua rekomendasi  BPK jika memang proses pengadaan mobil tersebut menjadi temuan. Pihaknya memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan tersebut.

"Sekarang kan masih pemeriksaan. Kita lihat nanti seperti apa. Kalau memang BPK minta dikembalikan, kita kembalikan karena memang aturannya seperti itu," ujar dia.

Lihat: Inilah Jenis Mobil untuk Mantan Presiden dan Wakil Presiden

Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan pimpinan Dewan akan menyampaikan persoalan pengembalian mobil tersebut ke anggota  melalui rapat badan musyawarah.

"Memang sebelumnya ada surat dari BPK agar mobil tersebut dikembalikan ke pemerintah daerah. Kita akan sampaikan dalam rapat banmus nanti. Yang jelas mau tidak mau harus kita ikuti apa kata BPK," ujar dia.

Didit menambahkan pihaknya juga akan mencoba berkoordinasi dengan BPK dan pemerintah daerah agar mobil tersebut bisa dipinjam pakai secara legal dengan mengikuti prosedur yang ada. "Kita masih butuh mobil dinas. Kalau usulan pengadaan baru sepertinya kurang tepat karena itu pemborosan dan APBD juga mengalami defisit. Jadi tidak perlu mobil baru lagi," ujar dia.

Baca juga: Disebut Pinjam Mobil Negara, Ini Penjelasan SBY

Sebelumnya LHP BPK Perwakilan Bangka Belitung menilai ada yang tidak tepat dalam pengadaan 43 unit mobil Innova Tipe G dengan pagu Rp 10,6 miliar Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pada 2015. Saat itu BPK merekomendasikan agar gubernur menarik kendaraan yang digunakan oleh anggota DPRD karena dianggap tidak berhak.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendapat peringatan karena tidak membahas dengan cermat pengadaan tersebut sehingga tidak sesuai kebutuhan.

Pengadaan mobil tersebut sebelumnya digunakan untuk kegiatan Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) IX Sumatera 2015. Namun saat mobil tersebut ada, malah jadi cadangan karena panitia Porwil sudah melakukan sewa mobil untuk kebutuhan transportasi.

Mobil tersebut akhirnya digunakan oleh anggota Dewan sebagai kendaraan dinas. Hal tersebut  menimbulkan spekulasi bahwa pengadaan mobil tersebut hanya akal-akalan anggota Dewan mengingat dari 45 anggota Dewan yang mendapat fasilitas mobil dinas hanya unsur pimpinan yang berjumlah empat orang.

SERVIO MARANDA






Royalti Timah Batal Naik, DPR Minta ESDM Revisi PP 26 2022

33 hari lalu

Royalti Timah Batal Naik, DPR Minta ESDM Revisi PP 26 2022

Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022.


Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

58 hari lalu

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

Saat polisi PJR berinisial G menghampiri mobil pelat RFH, pengemudi bernama JFA malah menabrak petugas dan mobil dinas PJR di Jalan Tol Pancoran.


Polisi Razia Tambang Timah Ilegal yang Kepung Perumahan Elite di Pangkalpinang

1 Juni 2022

Polisi Razia Tambang Timah Ilegal yang Kepung Perumahan Elite di Pangkalpinang

Polisi merazia tambang timah ilegal yang mengepung perumahan elite Citraland Botanical City di Kota Pangkalpinang. Penambang gagal dibekuk.


Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

25 April 2022

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menurut Rusli Habibie, meski KPK melarang dia tetap akan memperbolehkan mobil dinas digunakan untuk Mudik Lebaran 2022 oleh pejabat di Gorontalo.


Rugi 122,4 Juta, Korban Dugaan Lelang Fiktif Bank Ini Akan Lapor ke Erick Thohir

23 Februari 2022

Rugi 122,4 Juta, Korban Dugaan Lelang Fiktif Bank Ini Akan Lapor ke Erick Thohir

Korban dugaan lelang fiktif sebuah bank BUMN cabang Pangkalpinang akan mengadukan kasusnya ke Satgas Mafia Tanah hingga Erick Thohir.


Menteri Risma Dengar Suara Emas Anak Berkebutuhan Khusus di Pangkalpinang

21 Desember 2021

Menteri Risma Dengar Suara Emas Anak Berkebutuhan Khusus di Pangkalpinang

Risma menyatakan ingin memasukkan dua anak berkebutuhan khusus bersuara merdu ke sekolah vokal di Jakarta dengan dana pribadi.


Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

21 Mei 2021

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

Peneliti Formappi Lucius Karus mempertanyakan urgensi adanya pelat nomor khusus mobil anggota DPR


Bea Cukai Pangkalpinang Musnahkan 3,9 Juta Rokok Ilegal Senilai Rp 3 Miliar

3 Februari 2021

Bea Cukai Pangkalpinang Musnahkan 3,9 Juta Rokok Ilegal Senilai Rp 3 Miliar

Rokok ilegal yang dimusnahkan ini merupakan hasil produksi dalam negeri yang diangkut dengan menggunakan truk ke Pulau Bangka.


Simak Tradisi Nganggung, Seusai Salat Ied Balik Lagi ke Masjid

24 Mei 2020

Simak Tradisi Nganggung, Seusai Salat Ied Balik Lagi ke Masjid

Pada Hari Raya Idul Fitri kali ini, masyarakat yang turut serta dalam tradisi Nganggung tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.


Sudah Ada Penerbangan, Penumpang di Bandara Depati Amir Sepi

10 Mei 2020

Sudah Ada Penerbangan, Penumpang di Bandara Depati Amir Sepi

Penumpang pesawat di Bandara Depati Amir Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih sepi, sebagai dampak pandemi Covid-19.