Revisi UU Antiterorisme, DPR: Definisi Teroris Jadi Perdebatan  

Reporter

Polisi telah memasang titik lokasi bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, 25 Mei 2017. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme Dewan Perwakilan Rakyat Muhamad Syafi'i membantah Pansus memperlambat pembahasan undang-undang tersebut. "Pansus sudah bekerja secara maraton," kata Syafi'i di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017.

Menurut Syafi'i, Pansus sudah bekerja secara maksimal membahas revisi UU Antiterorisme. Namun karena permasalahannya terus berkembang akibatnya pembahasannya menjadi lebih panjang.

Baca: Revisi UU Antiterorisme, Kapolri Tito: Kuatkan Pencegahan Teror

Syafi'i menuturkan Pansus baru efektif bekerja sejak Mei tahun lalu serta rutin dilakukan setiap Rabu dan Kamis. "Jadi, baru sekitar kurang-lebih satu tahun," kata Syafi'i.

Dari kegiatan Pansus tersebut, ujar Syafi'i, masih harus dipotong lagi dengan adanya kegiatan paripurna DPR. Secara substansi, kata dia, banyak juga materi yang baru muncul untuk didiskusikan di Pansus dan Panitia Kerja (Panja). Sebelumnya, materi-materi tersebut tidak ada di RUU Antiterorisme.

Selain itu, kata Syafi'i, pemerintah meminta waktu untuk menyusun ulang sampai 14 kali. "Apakah ini juga dikatakan memperlambat?" ujarnya.

Simak: Ketua DPR: Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Bakal Dipercepat

Menurut syafi'i, ketika pemerintah meminta waktu untuk koordinasi, berarti ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam perkembangannya. "Itu belum ada di UU tersebut."

Syafi'i berujar dari 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang masuk, Pansus sudah membahas 61 DIM. "Sisanya, tinggal soal redaksional saja," kata Syafi'i.

Syafi'i mengungkapkan yang masih menjadi persoalan adalah soal definisi apa itu tindak pidana terorisme. Pansus menginginkan agar ada penetapan yang obyektif dan proporsional siapa yang disebut teroris.

Lihat: Revisi UU Anti-Terorisme, Fadli Zon: Ini Isu Sensitif

Pansus ingin definisi teroris tidak menyasar kepada kelompok dan agama tertentu, padahal banyak yang melakukan tindakan dengan klausal sama. "Tapi karena berbeda agama ditetapkan secara berbeda," ujar dia.

Untuk itu politikus Partai Gerindra tersebut ingin ada kejelasan definisi tindak pidana teroris sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.

ALBERT ADIOS GINTINGS | KSW






Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

2 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

19 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

20 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

2 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.