Wiranto Ingin TNI Turun Langsung Berantas Terorisme, Bukan BKO

Reporter

Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan pemerintah menginginkan agar TNI terlibat langsung dalam pemberantasan terorisme. Ia tidak ingin TNI hanya berstatus bantuan kendali operasi (BKO) saja.

"Langsungnya bagaimana, nanti dibahas. Paling tidak teknisnya secara substansial sudah ketemu TNI akan dilibatkan," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2017.

Baca juga:

Menko Polhukam Wiranto: Terorisme Harus Dilawan Secara Total

Ia menjelaskan, di negara lain militer sudah terlibat secara utuh dalam pemberantasan terorisme. Sedangkan di Indonesia, pelibatan TNI harus menunggu proses administrasi terlebih dahulu. "Itu proses administrasinya panjang. Harus diminta dulu, disiapkan dulu," ucapnya.

Ia mengasumsikannya bila ada aksi teror yang terjadi dekat markas TNI, maka TNI tidak bisa bertindak dan harus menunggu permintaan bantuan dari kepolisian.

Baca pula:

RUU Anti Terorisme, Wiranto: Pekan Depan Kelar

"Ini kan tidak pada tempatnya, tidak rasional. Kami minta realistis saja melawan terorisme itu, toh yang rugi juga rakyat, yang korban juga rakyat, kami buat undang-undang bukan untuk posisi lembaga tertentu tapi untuk rakyat sesuai UUD 1945," kata dia. "Kami hanya mohon pengertian," ucapnya.

Menurut dia, meski TNI terlibat penanganan terorisme tetap menggunakan pendekatan penegakan hukum. "Semua serba peradilan," tuturnya.

Ia memastikan pelibatan TNI tidak akan mengganggu penegakan hukum di Indonesia. "Ndak,, ndak," kata Wiranto.

Silakan baca:

Pemerintah Menjamin Revisi UU Anti Terorisme Tak Langgar HAM

Wiranto siang tadi datang ke Kompleks Parlemen untuk menemui pimpinan MPR dan DPR guna membahas ini. Pertama-tama Ia bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Selanjutnya ia menemui Ketua DPR Setya Novanto, dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Fadli Zon membenarkan bahwa dalam pertemuan itu, Wiranto menyampaikan pemerintah menginginkan TNI terlibat dalam kondisi tertentu. "Saya pikir gak ada masalah, untuk menangani terorisme, dibutuhkan satu keahlian kekuatan," kata Fadli.

TNI, kata Fadli, dapat terlibat langsung dan tidak lagi bersifat BKO. "Iya, tapi turun dalam keadaan tertentu itu yang saya dengar dari pak Wiranto," ujarnya.

Wacana pelibatan TNI ini menuai kritikan dari lembaga sosial masyarakat. Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan pelibatan ini sejatinya sudah ada dalam Undang-Undang tentang TNI.

Menyikapi hal itu, Wiranto mengatakan merupakan hal yang biasa. "Oh itu bisa terjadi, gak ada masalah. Penolakan, setuju gak setuju nanti akan ditampung semua di pansus," tuturnya.

AHMAD FAIZ






Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

46 hari lalu

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

47 hari lalu

MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR bersama Wantimpres sepakat bahwa sistem demokrasi pascareformasi perlu dikaji


Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

25 April 2022

Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

Partai Mahasiswa Indonesia berawal dari perpecahan di tubuh BEM Nusantara.


BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

10 April 2022

BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

"Jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," kata koordinator pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki


Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

9 April 2022

Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya untuk tetap menggelar demonstrasi pada 11 April 2022


Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

9 April 2022

Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

Pengamat menilai pemerintah seharusnya menjelaskan kepada para mahasiswa sebelum membuat keputusan yang tak pro rakyat.


BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

9 April 2022

BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

BEM SI mengaku mereka mendapat ancaman jika tetap menggelar demo pada Senin mendatang.


Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

9 April 2022

Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

Pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dengan BEM Nusantara dianggap sebagai upaya penggembosan terhadap rencana aksi mahasiswa.


Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

8 April 2022

Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

Pernyataan ini disampaikan Wiranto usai bertemu mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara di Kantor Wantimpres.


Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

8 April 2022

Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

BEM Nusantara hari ini bertemu dengan Kepala Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Kantor Wantimpres, menjelang demo menolak Jokowi 3 Periode