Ketua MUI Ma`ruf Amin Uraikan Kenapa Sistem Khilafah Tak Diminati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MUI Syamsul Ma'arif menyampaikan keterangan pers didampingi Presiden Jokowi dan tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Mei 2017. Pertemuan Jokowi bersama Panglima TNI, Kapolri dan para tokoh agama berlangsung selama satu jam. TEMPO/Subekti

    Ketua MUI Syamsul Ma'arif menyampaikan keterangan pers didampingi Presiden Jokowi dan tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Mei 2017. Pertemuan Jokowi bersama Panglima TNI, Kapolri dan para tokoh agama berlangsung selama satu jam. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma`ruf Amin menyatakan jangan mempertentangkan antara agama dan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila, kata Ma`ruf, adalah solusi kebangsaan (hulul wathaniyah) yang menjadi titik kesepakatan dan kompromi dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan, roh agama menjadi kekuatan besar yang mengilhami kelahiran Pancasila itu.

    "Pancasila justru wujud nyata peran agama dalam kehidupan bangsa Indonesia," kata Ma'ruf Amin, Selasa, 30 Mei 2017. Ma'ruf Amin mengingatkan perlu kembali penguatan pemahaman dan pengalaman Pancasila, mengingat belakangan ini muncul gerakan radikal kanan yang hendak mengganti ideologi negara.

    Baca: Tawarkan Sistem Khilafah, Ketua MUI Ma'ruf Amin Setuju HTI Dibubarkan

    "Kelompok itu tak memiliki komitmen kebangsaan dan kenegaraan serta tak menghormati kesepakatan," kata Ma'ruf Amin saat berbicara dalam workshop bertajuk 'Pengawasan Melalui Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara' yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

    Ma'ruf Amin mencontohkan kelompok pengusung sistem khilafah yang bukan termasuk kesepakatan ulama (mujma' alaih). Sistem ini ternyata tidak dipraktikkan di negara kelahirannya, Lebanon. Di Timur Tengah pun sistem ini tak populis. Arab Saudi menerapkan sistem kerajaan, begitu juga Yordania, dan ada pula yang memberlakukan sistem republik.

    Baca: Pembubaran HTI, Kejaksaan Agung Tunggu Permintaan Pemerintah

    "Kita punya konsensus nasional dan jika mau mengubahnya itu berarti pengkhianatan pada kesepakatan," kata Ma'ruf Amin yang belum lama ini mendapat penganugerahan gelar guru besar bidang ekonomi syariah dari UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur.

    Ma'ruf Amin melanjutkan, pada sisi lain muncul ideologi liberal yang hendak melegitimasi agama dan menafsirkan Pancasila secara sekularistik. Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU) ini mengajak semua elemen bangsa menjaga Pancasila dari rongrongan kelompok kanan atau pun kiri. "Ormas Islam yang tak berkomitmen terhadap Pancasila tidak berada dalam barisan MUI."

    Pada acara tersebut, Ma'ruf Amin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar segera menggelar dialog nasional multielemen bangsa yang bersifat solutif, antisipatif, dan rekonsiliatif. Ma'ruf Amin juga mengatakan peran Kementerian Agama untuk aktif kembali menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat antarumat beragama dan modal konstitusi untuk menciptakan dan menjaga kerukunan.

    Baca: HTI Akan Dibubarkan, Fahri Hamzah: Pemerintah Kekanak-kanakan

    Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan Pancasila adalah sumbangsih luar biasa dari para pendiri bangsa. Bahkan keberadaan Pancasila mendapat pengakuan dan apresiasi dari dunia internasional. Mengutip perkataan mantan Duta Besar Italia untuk Malaysia dan ASEAN, Mr Robert, yang memuji Pancasila dan meminta Indonesia tetap mempertahankannya.

    "Bagaimanapun Pancasila adalah produk perjanjian yang melewati proses tak sederhana di tengah fakta kemajemukan Indonesia," kata Abdul Mu'ti. "Ada tantangan yang harus mendapat perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga segenap elemen bangsa. Tantangan itu soal ideologis dan intelektual. "Ada sebagian kecil umat Islam yang ingin mendirikan negara Islam".

    Abdul Mu'ti sependapat dengan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin. Bagi NU dan Muhammadiyah, persoalan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sudah selesai. Penegasan sikap itu dalam Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar. Masalahnya adalah, bagaimana Pancasila dijadikan sebagai praksis sistem dan ideologi menuju bangsa yang adil dan makmur.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Akar Bajakah Tunggal, Ramuan Suku Dayak Diklaim Bisa Obati Kanker

    Tiga siswa SMAN 2 Palangka Raya melakukan penelitian yang menemukan khasiat akar bajakah tunggal. Dalam penelitian, senyawa bajakah bisa obati kanker.