Pansus Hak Angket Terbentuk, KPK: Penanganan Korupsi Terus

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat diwawancara sejumlah awak media usai pembukaan Anti-Corruption Teacher Supercamp, di Nusa Dua, Bali, 31 Oktober 2016. TEMPO/BRAM SETIAWAN

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat diwawancara sejumlah awak media usai pembukaan Anti-Corruption Teacher Supercamp, di Nusa Dua, Bali, 31 Oktober 2016. TEMPO/BRAM SETIAWAN

    TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, mempersilakan bila Dewan Perwakilan Rakyat akan tetap menggunakan hak angket terhadap KPK dalam bentuk panitia khusus. Menurut dia, KPK tidak bisa mencampuri urusan dan hak-hak kelembagaan DPR RI.

    Namun, Syarif berharap permasalahan yang ada di KPK tidak perlu sampai dibawa ke dalam hak angket. "Silakan berproses seperti apa adanya di DPR. Kami di KPK berharap ini bukan sesuatu hal yang luar biasa untuk dibicarakan di pansus," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2017.

    Baca: Nama-nama Anggota Lima Fraksi di Pansus Hak Angket KPK

    Menurut Syarif, ia menduga ada hal yang tak wajar dalam pembentukan pansus hak angket ini. KPK akan mempelajari apakah pembentukan pansus ini telah sesuai dengan mekanisme yang ada sebelum menentukan sikapnya.

    KPK, kata Syarif, juga akan mempelajari terlebih dahulu apakah akan hadir bila diundang rapat oleh pansus hak angket nantinya. "Kami liat dulu semua prosesnya setelah itu akan ada sikap resmi KPK setelah kami bicarakan di internal," kata Syarif.

    Baca: Ingin Korupsi Swasta Masuk Revisi UU Tipikor, KPK Susun Konsep

    Meski DPR telah membentuk pansus hak angket, Syarif yakin KPK tidak akan terganggu dalam menangani perkara-perkara korupsi saat ini. "KPK akan tetap berjalan sebagaimana adanya," kata Syarif.

    Dalam rapat paripurna DPR pagi tadi, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengumumkan ada lima fraksi yang mengirimkan nama anggotanya untuk masuk sebagai anggota pansus hak angket. Meski tidak semua fraksi mengirimkan anggota, Fahri berujar pansus hak angket telah terbentuk.

    Lima fraksi yang mengirimkan anggotanya di pansus hak angket KPK adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Sementara itu, hanya fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, yang telah resmi menolak dan tidak akan mengirimkan anggotanya.

    Berikut daftar anggota Pansus hak angket KPK:

    1. Fraksi PDIP
    Eddy Kusuma Wijaya
    Risa Mariska
    Adian Yunus Yusak Napitupulu
    Arteria Dahlan
    Masinton Pasaribu
    Junimart Girsang

    2. Fraksi Golkar
    Adies Kadir
    Muhammad Misbakhun
    John Kennedy Azis
    Agun Gunanjar
    Bambang Soesatyo

    3. Fraksi PPP
    Arsul Sani
    Anas Thahir

    4. Fraksi NasDem
    Taufiqulhadi
    Ahmad HI M. Ali

    5. Fraksi Hanura
    Dossy Iskandar



    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.