Pansus Hak Angket Terbentuk, KPK: Penanganan Korupsi Terus

Reporter

Editor

Budi Riza

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat diwawancara sejumlah awak media usai pembukaan Anti-Corruption Teacher Supercamp, di Nusa Dua, Bali, 31 Oktober 2016. TEMPO/BRAM SETIAWAN

TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, mempersilakan bila Dewan Perwakilan Rakyat akan tetap menggunakan hak angket terhadap KPK dalam bentuk panitia khusus. Menurut dia, KPK tidak bisa mencampuri urusan dan hak-hak kelembagaan DPR RI.

Namun, Syarif berharap permasalahan yang ada di KPK tidak perlu sampai dibawa ke dalam hak angket. "Silakan berproses seperti apa adanya di DPR. Kami di KPK berharap ini bukan sesuatu hal yang luar biasa untuk dibicarakan di pansus," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2017.

Baca: Nama-nama Anggota Lima Fraksi di Pansus Hak Angket KPK

Menurut Syarif, ia menduga ada hal yang tak wajar dalam pembentukan pansus hak angket ini. KPK akan mempelajari apakah pembentukan pansus ini telah sesuai dengan mekanisme yang ada sebelum menentukan sikapnya.

KPK, kata Syarif, juga akan mempelajari terlebih dahulu apakah akan hadir bila diundang rapat oleh pansus hak angket nantinya. "Kami liat dulu semua prosesnya setelah itu akan ada sikap resmi KPK setelah kami bicarakan di internal," kata Syarif.

Baca: Ingin Korupsi Swasta Masuk Revisi UU Tipikor, KPK Susun Konsep

Meski DPR telah membentuk pansus hak angket, Syarif yakin KPK tidak akan terganggu dalam menangani perkara-perkara korupsi saat ini. "KPK akan tetap berjalan sebagaimana adanya," kata Syarif.

Dalam rapat paripurna DPR pagi tadi, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengumumkan ada lima fraksi yang mengirimkan nama anggotanya untuk masuk sebagai anggota pansus hak angket. Meski tidak semua fraksi mengirimkan anggota, Fahri berujar pansus hak angket telah terbentuk.

Lima fraksi yang mengirimkan anggotanya di pansus hak angket KPK adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Sementara itu, hanya fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, yang telah resmi menolak dan tidak akan mengirimkan anggotanya.

Berikut daftar anggota Pansus hak angket KPK:

1. Fraksi PDIP
Eddy Kusuma Wijaya
Risa Mariska
Adian Yunus Yusak Napitupulu
Arteria Dahlan
Masinton Pasaribu
Junimart Girsang

2. Fraksi Golkar
Adies Kadir
Muhammad Misbakhun
John Kennedy Azis
Agun Gunanjar
Bambang Soesatyo

3. Fraksi PPP
Arsul Sani
Anas Thahir

4. Fraksi NasDem
Taufiqulhadi
Ahmad HI M. Ali

5. Fraksi Hanura
Dossy Iskandar



AHMAD FAIZ






Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

58 menit lalu

Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

Uang suap yang diterima Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menurut Ketua KPK Firli Bahuri digunakan untuk kepentingan pribadi.


4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

5 jam lalu

4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

Bupati Bangkalan ditahan oleh KPK, Kamis dini hari, 8 Desember 2022, pukul 00.05 WIB.


Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

6 jam lalu

Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

Kasus Formula E menjerat eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.


Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

7 jam lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.


Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

9 jam lalu

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.


Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

9 jam lalu

Bupati Bangkalan Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Bupati Bangkalan terjerat dalam kasus suap lelang jabatan. Dia ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.


Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

10 jam lalu

Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.


KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

15 jam lalu

KPK Tahan Bupati Bangkalan dalam Kasus Korupsi Lelang Jabatan

KPK memastikan telah menahan para tersangka korupsi lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron termasuk di dalamnya.


Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

2 hari lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

2 hari lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.