KPK Periksa 3 Saksi Kasus Gratifikasi Rohadi  

Reporter

Tersangka kasus suap di PN Jakarta Utara, Rohadi mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 16 Juni 2016. Rohadi selaku Panitera pengganti PN Utara yang menangani kasus pencabulan anak dibawah umur dengan tersangka pedangdut Saipul Jamil tersebut diduga menerima suap Rp 250 juta dari pihak Saipul Jamil. Sementara komitmen fee untuk vonis ringan ini diduga Rp 500 juta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan, hari ini, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi atas kasus gratifikasi kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi.

“Mulyani, Darim, dan Komariah Rosyid diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi gratifikasi untuk tersangka Rohadi,” kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa, 30 Mei 2017.

Baca: KPK Ikhlas Rohadi Divonis 7 Tahun Penjara

Mulyani merupakan ibu rumah tangga. Darim adalah Camat Cikedung, Indramayu. Sedangkan, Komariah menjabat Direktur Rumah Sakit Reysa. Rumah sakit tersebut milik tersangka Rohadi. KPK memeriksa tiga orang tersebut karena diduga memiliki informasi yang dibutuhkan untuk kasus gratifikasi Rohadi.

KPK telah menetapkan Rohadi sebagai tersangka untuk tiga perkara, yaitu dugaan suap terkait dengan vonis Saipul Jamil, gratifikasi, dan pencucian uang.

Untuk kasus suap, Rohadi telah divonis 7 tahun penjara. Dalam perkara yang menjerat Rohadi, lembaga antirasuah juga menyita sejumlah aset milik Rohadi, seperti dua unit mobil Toyota Yaris dan Pajero Sport.

Baca: Suap Panitera PN Jakarta Utara, KPK Periksa Lagi Saipul Jamil

Perkara ini bermula saat KPK menangkap tangan Rohadi dengan barang bukti duit senilai Rp 250 juta. Uang tersebut diduga diberikan untuk mempengaruhi vonis terhadap pedangdut Saipul Jamil dalam kasus pencabulan.

Saipul juga telah divonis hukuman tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Vonis telah dijatuhkan pada 14 Juni 2016. Majelis hakim meyakini Saipul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindakan cabul terhadap anak di bawah umur. Namun hukuman terhadap Saipul lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 7 tahun penjara

DANANG FIRMANTO






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

9 jam lalu

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

Laporan diajukan setelah Paulus mensomasi 2 x 24 jam ke tim kuasa hukum usai dituding terlibat dalam proses penetapan tersangka Lukas Enembe.


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

12 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

13 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.