Kemendagri: Penambahan 19 Kursi DPR Bebani Keuangan Negara  

Reporter

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A. Tumenggung menilai penambahan 19 kursi DPR, seperti kesepakatan rapat panitia khusus RUU Pemilu, akan memberatkan keuangan negara. Ia mengatakan pemerintah masih akan menghitung keuangan negara terkait dengan usulan penambahan kursi tersebut. 

"Itu masalah dong. Justru itu pemerintah mengusulkan hanya lima (penambahan kursi DPR)," ujar Yuswandi seusai rapat bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Mei 2017.

Baca: Pansus RUU Pemilu Usulkan Penambahan 19 Kursi DPR

Meski begitu, Yuswandi belum memerinci perhitungan pemerintah terkait dengan anggaran yang dikeluarkan jika menambah 19 kursi DPR menjadi 579 kursi. "Yang pasti berpengaruh, misal naik 56, itu naik 10 persen," katanya.

Rapat pansus RUU Pemilu, Senin petang kemarin, menyepakati penambahan 19 kursi DPR tanpa redistribusi daerah pemilihan. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy memberi waktu kepada pemerintah menginternalisasi dulu untuk memperhitungkan usulan tersebut.

Menurut Lukman, jika setelah internalisasi perhitungan pemerintah tidak menyetujui usulan tersebut, pansus membuka ruang perundingan kembali. "Kita rundingkan lagi," ujarnya.

Baca: Pembahasan RUU Pemilu Molor, Kemendagri: Tak Ganggu Tahapan Pemilu

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria menjelaskan, penambahan kursi tersebut berdasarkan perhitungan jumlah penduduk dan luas wilayah. Penambahan dua kursi meliputi daerah Lampung, Riau, Papua, dan Kalimantan Barat. Sedangkan daerah Kalimantan Utara ditambah tiga kursi.

Selain itu, penambahan satu kursi meliputi daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat. "Ini sementara dan akan dicek ulang lagi," kata Riza.

Meski berbeda pendapat, Yuswandi mengatakan pemerintah masih akan mendiskusikan usul penambahan 19 kursi DPR seperti kesepakatan pansus RUU Pemilu. Yuswandi mengatakan pemerintah tetap pada posisi mengusulkan penambahan lima kursi dewan. "Semuanya kita hitung dulu," katanya.

ARKHELAUS W.






Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

15 jam lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

17 jam lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

19 jam lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.


CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

23 jam lalu

CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

1 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

1 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

1 hari lalu

Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

Masa Aksi penolakan pengesahan RKUHP diminta meninggalkan Gedung DPR karena dianggap sudah melewati batas waktu untuk berdemonstrasi.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

1 hari lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

1 hari lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

1 hari lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.