Kapolri Perintahkan Densus 88 Tak Ambil Risiko Hadapi Teroris

Reporter

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjawab pertanyaan awak media seusai meninjau Tempat Kejadian Perkara (TKP) ledakan bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, 26 Mei 2017. Bom diduga bunuh diri ini meledak pada Rabu malam. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta – Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tidak ambil risiko mengatasi terorisme. Dia memerintahkan Densus 88 menangkap terduga pelaku teror meskipun masih dalam perencanaan awal.

"Saya sudah sampaikan kepada jajaran Densus 88, jangan ambil risiko. Pokoknya kalau mereka ada perencanaan, meskipun masih awal, ambil tindakan tegas, upaya paksa," kata Tito setelah mengikuti rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 29 Mei 2017.

Baca: 2 Terduga Teroris Dicokok, Polri: Tak Terkait Bom Kampung Melayu

Tito mengatakan ini menjawab pertanyaan ihwal penangkapan terduga teroris di Jawa Tengah pada Senin ini. Menurut dia, ada dua orang yang ditangkap jajarannya karena dugaan perencanaan teror.

Ia mengatakan ada perintah penangkapan meskipun masih dalam perencanaan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah serangan teror. Dia mengakui Undang-Undang Anti-Terorisme yang ada sekarang memiliki kelemahan karena tindakan awal tidak bisa dikriminalkan. 

"Undang-undang kita masih sangat reaktif karena berdasarkan pada Perpu Nomor 1 Tahun 2002," kata Tito.

Padahal, dia melanjutkan, penanganan terorisme jangan sampai menunggu. Ia mengingatkan jika menunggu, terduga teroris bisa menghilang lalu ada serangan bom.

Baca: Polisi Bebaskan Adik Pelaku Bom Bunuh Diri Kampung Melayu

"Kami tidak mau itu. Jadi, begitu ada rencana-rencana, misalnya membeli bahan, atau ada pembicaraan untuk melakukan rencana teror, sudah tangkap saja," kata Tito.

Sebelumnya, saat memimpin rapat kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo meminta revisi RUU Anti-Terorisme bisa segera diselesaikan. "Saya ingin rancangan RUU Anti-Terorisme ini segera dikejar ke DPR," kata Jokowi.

Dia memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto secepatnya menyelesaikan revisi tersebut. Sebab, kata Jokowi, beleid tersebut diperlukan sebagai payung hukum untuk memudahkan aparat mengambil tindakan di lapangan.

AMIRULLAH SUHADA

Video Terkait: Polisi Geledah Rumah Terduga Pelaku Bom Kampung Melayu di Bandung








Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

1 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

1 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

1 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

1 hari lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

1 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

2 hari lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.


Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

2 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Pimpinan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan,