Pansus RUU Pemilu Usulkan Penambahan 19 Kursi DPR

Reporter

Editor

Budi Riza

Sejumlah anggota dewan beristirahat dan berbincang - bincang, seusai pembacaan hasil laporan pembahasan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilu, dalam rapat paripurna yang diskors, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, (11/4). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -- Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu mengusulkan penambahan 19 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan penambahan kursi dilakukan tanpa redistribusi daerah pemilihan.

"Pansus menyepakati penambahan 19 kursi. Pemerintah menginternalisasi dulu untuk menghitung sebelum menyatakan persetujuannya," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 29 Mei 2017.

Baca: Dana Saksi Rp 14,2 T, Mendagri: Akan Didiskusikan dengan Menkeu

Lukman mengatakan jika setelah internalisasi perhitungan pemerintah tidak menyetujui usulan itu, pansus membuka ruang perundingan kembali. "Kita rundingkan lagi, tapi kesimpulan cuma satu, tambah 19 tanpa redistribusi atau realokasi," ujar Lukman.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Ahmad Riza Patria, menjelaskan penambahan kursi itu berdasarkan perhitungan jumlah penduduk dan luas wilayah. Penambahan dua kursi meliputi daerah Lampung, Riau, Papua, dan Kalimantan Barat. Sementara daerah Kalimantan Utara ditambah tiga kursi.

Baca: RUU Pemilu, Mendagri Tjahjo Menilai Kursi DPRD Tak Perlu Ditambah

Selain itu, penambahan satu kursi meliputi daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat. "Ini sementara dan akan dicek ulang lagi," kata Riza.

Selain usulan penambahan 19 kursi tanpa redistribusi, dalam rapat itu muncul pendapat dari Fraksi NasDem dan PKS. Anggota Pansus dari NasDem, Johnny G. Plate, mengusulkan penambahan 10 kursi tanpa redistribusi.

Fraksi PKS pun mendukung usulan itu. "Logika kami, jangan ada gejolak dari tiap daerah," kata Muzzammil Yusuf, anggota Pansus dari PKS.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi A. Tumenggung, mengatakan pemerintah masih akan mendiskusikan usulan pansus. Yuswandi mengatakan pemerintah tetap mengusulkan penambahan lima kursi dewan. "Semuanya kita hitung dulu," kata dia.

ARKHELAUS W.






Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

15 jam lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

17 jam lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

18 jam lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.


CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

22 jam lalu

CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

1 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

1 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

1 hari lalu

Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

Masa Aksi penolakan pengesahan RKUHP diminta meninggalkan Gedung DPR karena dianggap sudah melewati batas waktu untuk berdemonstrasi.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

1 hari lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

1 hari lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

1 hari lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.