Menko Polhukam Wiranto: Terorisme Harus Dilawan Secara Total

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan terkait dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan terkait dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Bogor - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto menegaskan, aksi terorisme harus dilawan secara total. Hal itu menjadi salah satu alasan perlu dilibatkannya militer dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme).

    "Yang kami lawan adalah aktivitas yang menghalalkan segala cara," kata Wiranto di Istana Bogor, Senin, 29 Mei 2017. Oleh sebab itu, lanjutnya, penanganan terorisme harus dilakukan secara menyeluruh yang artinya melibatkan semua komponen.

    Baca juga:

    Presiden Jokowi Minta TNI Dilibatkan Bahas RUU Antiterorisme
    RUU Anti Terorisme, Wiranto: Pekan Depan Kelar

    Wiranto mencontohkan, bila militer tidak dilibatkan maka aksi terorisme yang menyerang aset militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan bisa bertindak bila tidak diatur di peraturan. "Jangan biarkan aparat keamanan dengan tangan terborgol melawan terorisme," ujarnya.

    Secara teknis Menko Polhukam Wiranto belum menjelaskan skema keterlibatan militer dalam RUU Antiterorisme tersebut. Ia memilih untuk membahasnya bersama panitia khusus di DPR RI. Ia pun berharap pembahasan RUU bisa secepatnya tuntas. "Teror tidak menunggu undang-undang selesai," kata Wiranto.

    Baca pula:

    Bom Kampung Melayu, Jokowi Desak Pembahasan Revisi UU Anti-Terorisme Diselesaikan
    Pemerintah Menjamin Revisi UU Anti Terorisme Tak Langgar HAM

    Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo ingin TNI diberikan kewenangan dalam pembahasan RUU Antiterorisme. Jokowi berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM sudah menyiapkan skema tersebut.

    "Berikan kewenangan TNI untuk masuk dalam RUU Antiterorisme ini. Tentu dengan alasan yang Menko Polhukam sudah siapkan," kata Jokowi. Tak hanya itu, Jokowi mendorong agar pembahasan RUU Antiterorisme bisa cepat diselesaikan.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.