Sekretaris Jenderal PDIP Hasto: Kami Bukan Partai Komunis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto saat menghadiri pertemuan antara partai politik pendukung Ahok-Djarot, di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017. Tempo/Egi Adyatama

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto saat menghadiri pertemuan antara partai politik pendukung Ahok-Djarot, di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menampik disebut gagal dalam pemilihan kepala daerah 2017. Meskipun 44 pasangan calon yang diusung partainya kalah, termasuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat di Jakarta.

    Sebagai orang nomor dua di partai setelah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Hasto dianggap paling bertanggung jawab atas hasil itu. Megawati bahkan memarahinya. Hasto memandang kemarahan itu sebagai reaksi wajar. “Berarti saya masih dianggap keluarga,” ujarnya. (Baca: Ahok Penjara, Megawati: Saya Terenyuh)

    Politikus asal Yogyakarta ini justru mengklaim sukses memenuhi target partai yang ingin menyapu kemenangan minimal separuh dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Calon yang diusung partai berlambang banteng itu masih bisa menang di 57 daerah. Hasto mengakui kerja mesin partai tersendat. Serangan isu primordial menjadi salah satu faktor kekalahan. Di Jakarta, pengurus partai lintang-pukang mengikis persepsi Ahok--panggilan Basuki--yang kadung dianggap penista agama. Di Banten, Rano Karno dihajar isu komunis. “Kami dituduh ditunggangi Partai Komunis Indonesia,” kata dia.

    Selasa dua pekan lalu, Hasto menerima wartawan Tempo Sapto Yunus, Jobpie Sugiharto, Reza Maulana, dan Raymundus Rikang di kantornya, Jalan Sutan Syahrir, Menteng, Jakarta Pusat. Bersuara bindeng dan diselingi batuk, ia meladeni wawancara selama dua jam. Tiga puluh menit pertama ia berbagi informasi off the record. Di tengah wawancara, ia sempat tercenung ketika diperlihatkan berita terbaru Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memvonis Ahok dua tahun penjara. “Partai akan bersikap karena ini masalah serius,” ujarnya kemudian.

    Ahok divonis bersalah menista agama. Bagaimana sikap partai?
    Ahok sebenarnya punya terobosan yang belum pernah dilakukan gubernur sebelumnya. Meski sederhana, pembangunan ruang publik ramah anak, fasilitas umrah bagi marbut, bedah rumah, dan kebijakan anggaran adalah gagasan genuine yang harus diapresiasi. Sayangnya, pencapaian itu dikalahkan oleh aksi-aksi yang bergerak atas nama politik identitas. Berbagai aksi simpatik untuk Ahok yang muncul belakangan adalah kemenangan nurani.

    Partai Anda seperti pasang badan untuk Ahok…
    PDI Perjuangan berkomitmen tak pernah membedakan warga negara berdasarkan suku, agama, dan ras. Sekali kami menunjuk calon, tak akan pernah goyang sedikit pun meski tantangannya begitu hebat. (Baca: Setelah Kalah Pilkada 2017, PDIP Ubah Strategi Pilkada 2018)

    Benarkah kader mendesak Anda mundur setelah kekalahan di Jakarta?
    Saya bisa memenuhi target yang diberikan kongres, yakni memenangi separuh dari total daerah yang menyelenggarakan pilkada. Calon yang diusung PDIP menang di 57 daerah dari 101 daerah pemilihan. Tapi saya tak menutup mata pada kelemahan internal dan saya bertanggung jawab terhadap hasil itu. Ibu Mega berwenang mengevaluasi kepemimpinan saya karena mendapat mandat dari kongres.

    Kabarnya, Megawati marah karena PDIP kalah di daerah-daerah penting seperti Jakarta dan Banten.
    Evaluasi dari pimpinan merupakan hal wajar. Jika dimarahi Ibu Mega, berarti mekanisme kelembagaan berjalan dan saya masih dianggap keluarga. Teguran itu hal biasa karena memang tugas saya adalah dimarahi rakyat dan pimpinan.

    Bagaimana bentuk teguran Megawati?
    Ibu Mega minta segera lakukan evaluasi memperbaiki kinerja. Berpolitik bukan sekadar urusan menang-kalah, karena kebenaran dalam politik baru akan terlihat kemudian. Sekarang PDI Perjuangan sedang menyiapkan strategi khusus agar pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Lampung, yang menjadi basis pemilih kami, tak lepas. Tinggal mencari pasangan terbaik.

    Apa evaluasi partai mengenai penyebab kekalahan di Jakarta dan Banten?
    Kami dihantam serangan politik uang dan isu komunis, terutama di Banten. Ada juga kekuatan terorganisasi yang mengintimidasi pemilih dan membatasi distribusi formulir C6 (undangan pemilihan) kepada konstituen Ahok-Djarot. Faktor krusial adalah praktik politik identitas berdasar agama. Lawan kami menganalogikan pilkada ini seperti medan Perang Badar. (Baca: Cerita Satu Setengah Jam Megawati Berziarah di Makam Bung Karno)

    Ada yang menilai partai lamban merespons isu komunis dan guyuran bahan pokok....
    Saya akui partai membiayai saksi. Namun saya tak tahu siapa yang bergerak membagikan sembako menjelang pemilihan.

    Isu primordial bisa muncul lagi dalam pemilu presiden pada 2019.  Bagaimana menangkalnya?
    PDIP tetap harus menangkal isu sistemik, kami bukan partai komunis, tak berhaluan kiri atau kanan, melainkan pendekar bangsa. Di tengah usaha itu, blusukan Presiden Jokowi membuat kami dekat dengan rakyat. Itu modal dan senjata PDIP yang sulit dikalahkan dalam pemilu presiden pada 2019.

    Anda setuju dengan anggapan hasil pilkada Jakarta menentukan keberhasilan pemilu presiden 2019?
    Di tangan yang tepat, Jakarta bisa menjadi jalan mulus untuk pemilu presiden 2019. Jika salah mengelola, Jakarta adalah killing ground. Meski kami kalah di Ibu Kota, masih banyak jalan memenangi pemilu presiden 2019.

    Ada yang menyebut Puan Maharani akan mendampingi Presiden Jokowi pada pemilu presiden 2019. Sudah ada diskusi soal ini?
    Kami berpolitik ada tahapannya. Jika belum-belum sudah berpikir pemilu presiden 2019, kurang sehat secara politik.

    Bukankah waktunya sudah dekat?
    Selalu ada momen untuk memutuskan. Contohnya pada pemilu presiden 2014, banyak orang tak percaya Bu Mega menyorongkan Pak Jokowi sebagai kandidat.

    Soal pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, apakah Presiden Jokowi minta pertimbangan partai?
    Pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, lebih memahami masalah itu. Sebagai partai pengusung pemerintah, kami mendukung sikap tegas Presiden menjaga keutuhan bangsa dan Pancasila, karena keputusan itu pasti melalui pertimbangan kuat dan masukan beberapa pihak, salah satunya Nahdlatul Ulama. Banyak benturan di lapangan antara Gerakan Pemuda Ansor dan pengikut HTI. (Baca: Wiranto Sebut HTI Gerakan Dakwah dan Gerakan Politik)

    Apakah kebijakan itu bisa berhasil di tengah menguatnya sentimen keagamaan?
    Setiap keputusan pasti ada konsekuensi dan saya yakin pemerintah sudah punya kalkulasi politik serta mengantisipasi implikasi hukumnya. Yang saya ketahui, pemerintah telah mengumpulkan bukti untuk membubarkan HTI lewat jalur hukum, bukan atas dasar kesewenang-wenangan.

    PDIP tak takut dicap sebagai bagian dari rezim anti-Islam?
    Gagasan Bung Karno, sebagaimana dianut PDI Perjuangan, adalah nasionalisme dan Islam menyatu demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tidak ada dikotomi antara nasionalisme dan Islam. Rezim Orde Baru justru menjadikan Islam sebagai alat kekuasaan belaka dengan menjauhkan pemeluknya dari roh perdagangan. Sebab, Islam masuk Indonesia pertama kali melalui jalur perdagangan dan Orde Baru takut umat Islam semakin kuat dengan menguasai sektor perdagangan. Sehingga persepsi anti-Islam tak bisa ditimpakan ke Presiden Jokowi. HTI bahkan sudah dilarang di Palestina, tempat lahirnya organisasi ini. (Baca: Nahdlatul Ulama: Pembubaran HTI Bukan Pembatasan Dakwah Islam)

    Seberapa berbahaya organisasi ini?
    Perkembangan mereka makin masif di kampus-kampus, khususnya setelah berlakunya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan pada 1977. Ketika itu organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia tak bisa masuk kampus. HTI jadi leluasa merekrut orang-orang pintar, memberi beasiswa, menjadi dosen, lalu menguasai kampus. Fenomena ini yang kini terjadi.

    Pemerintahan Presiden Jokowi sudah memasuki tahun ketiga. Apakah Kabinet Kerja sudah memenuhi harapan PDIP?
    Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi menghadapi masalah tak mudah sejak awal. Celah fiskal yang sempit, beban utang, konstelasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat yang memaksa PDI Perjuangan tak punya wakil di kursi pimpinan, hingga formasi kabinet yang tak ideal karena beberapa nama calon menteri dicoret Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, secara umum, kepala-kepala daerah yang saya temui mengapresiasi Presiden. Mayoritas menyebut Presiden tahu prioritas program dengan menggenjot pembangunan infrastruktur.

    Apakah merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional tak cukup membantu pemerintah?
    Tetap ada masalah karena terus terjadi polarisasi di parlemen. Kubu oposisi punya agenda politik tertentu yang menjadi hambatan Presiden Jokowi melaksanakan program kerjanya.

    Mengapa Anda menilai komposisi menteri tak ideal?
    Prinsip the right man on the right place tak terpenuhi. Misalnya, Ibu Mega mengusulkan Menteri Perdagangan dijabat kader Muhammadiyah atau Menteri Pertanian dan Koperasi dari NU. Susunan ini berantakan karena KPK memberi status merah, kuning, atau hijau. Tapi, faktanya, calon yang dapat stabilo merah tak diproses sampai hari ini. Rasanya fair bila KPK kembali membuka dokumen kerja seleksi menteri dahulu, lalu melanjutkan penyelidikannya.

    Adakah program Presiden yang melenceng dari platform partai?
    Pengelolaan badan usaha milik negara. Semula penghematan subsidi bensin seharusnya digunakan untuk membiayai program-program kerakyatan, tapi justru dialihkan untuk menyuntik keuangan perusahaan negara. Namun pencabutan subsidi bahan bakar minyak adalah keputusan berani dari Presiden Jokowi.

    Mengapa PDIP tak menentang pencabutan subsidi BBM, padahal konsisten menolak kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?
    Partai mendukung Presiden Jokowi karena opsi lain sangat terbatas di tengah sempitnya celah fiskal untuk melunasi janji kampanye. Utang luar negeri besar, ekonomi global memburuk, dan banyak anggaran yang dibebankan pada tahun berikutnya. Pencabutan subsidi memang tak sesuai dengan platform partai, tapi harus diambil sebagai pil pahit agar janji kampanye Presiden Jokowi terpenuhi.

    Pakar menilai kebijakan nasionalisme ekonomi Presiden bisa membahayakan investasi, misalnya soal kontrak Freeport. Apa tanggapan Anda?
    Presiden Jokowi mengedepankan kedaulatan sebagai bangsa. Ketidakadilan dalam perjanjian internasional harus diluruskan. Kasus kontrak Freeport adalah upaya internasional dan pengusaha yang diuntungkan untuk menekan Presiden. (Baca: Menteri Luhut: Kalau Mau Perpanjang Kontrak, Freeport Harus Nurut)

    Apakah Presiden siap dipersepsikan sebagai kepala negara yang tak ramah investasi jika memaksakan pengambilalihan Freeport?
    Ada tugas konstitusional yang harus dijalankan Presiden Jokowi agar seluruh kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan itu jelas-jelas ingin memperjuangkan perjanjian yang lebih berkeadilan. PDI Perjuangan mendukung sikap Presiden dan ini sangat penting untuk memberi sinyal yang kuat bahwa siapa pun yang akan mengganggu pemerintah akan berhadapan dengan PDI Perjuangan.

    Soal hak angket DPR kepada KPK, mengapa PDIP ikut mendukung?
    Itu bentuk kontrol kami untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum.

    Publik curiga dukungan PDIP itu demi menyelamatkan kader yang disebut dalam dakwaan kasus KTP elektronik. Apa pembelaan Anda?
    Kalau begitu cara berpikirnya, kami sudah melakukan hak angket sejak dulu. Dalam kasus cek pelawat, misalnya, kader PDI Perjuangan banyak yang menjadi target.

    Apakah kader di DPR sempat berkoordinasi dengan partai?
    Enggak. Hak angket disepakati teman-teman di Komisi Hukum. Kami menghormati kedaulatan Komisi, yang penting masih dalam koridor.

    Tak khawatir kehilangan simpati rakyat karena dianggap melemahkan KPK?
    PDI Perjuangan tak bergerak sendiri, ada partai lain yang ikut mendukung. Rakyat harus melihat tujuan angket itu, yakni meningkatkan kinerja KPK agar semakin profesional dan transparan. Lembaga yang powerful sekalipun tetap butuh pengawasan. Wong, Bu Mega yang mendirikan KPK, jadi tak mungkin ada niat melemahkannya.

    Anda meragukan kredibilitas KPK?
    Kita kan tak tahu proses kerja di sana, karena sangat tertutup. Ada menteri era Ibu Mega yang diperiksa terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Penyidik sambil menggebrak meja memaksa mantan menteri itu mengakui kebijakan BLBI sebagai perintah Ibu Mega. Keterangan itu dibantah. Penyidik itu lalu mengatakan, “Bapak ternyata cuma segitu saja, padahal saya dahulu kagum pada kiprah Bapak sebagai aktivis.” Kemudian menteri itu ditinggal selama tiga jam. Apakah ini cara-cara yang benar?
    (Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan dengan intimidasi tak akan pernah berhasil menjadi metode mengungkap kasus korupsi yang rumit. "Setiap pemeriksaan selalu dilengkapi dengan rekaman audio-visual," ujarnya.)

    Apakah semangat perbaikan KPK itu sama dengan ketika Anda disebut terlibat kriminalisasi Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015?
    Isu sadap-menyadap, saya tak pernah tahu kebenarannya. Namun pimpinan KPK sendiri saat itu bersurat kepada saya, yang isinya membantah adanya penyadapan telepon seluler saya. Mengapa banyak informasi yang keluar dari lembaga yang sangat kredibel? Kenapa juga surat perintah penyidikan Anas Urbaningrum bisa bocor? Hal semacam ini tak boleh terjadi pada institusi yang punya kewenangan dan tugas mulia memberantas korupsi.

    Saat itu beredar kabar kriminalisasi terhadap Abraham Samad berkaitan dengan rencana pemeriksaan Megawati dalam kasus BLBI. Apa tanggapan Anda?
    Itu alasan saja, karena Samad tak punya keberanian moral mengakui pertemuan dengan saya menjelang Pemilu Presiden 2014. Saya punya saksi hidup, Pak Tjahjo Kumolo. Pertemuan itu berlangsung di suatu tempat yang tak saya sampaikan ke publik karena menjadi kartu truf. Saya berkeyakinan Samad punya agenda politik tertentu.

    Pada akhir Maret lalu, Megawati menyatakan ingin pensiun. PDIP sudah punya penerus?
    Saya langsung berkeliling ke daerah setelah Bu Mega mengutarakan keinginan pensiun. Para kader menyatakan kepemimpinan Bu Mega masih sangat diperlukan agar dukungan ke pemerintahan Presiden Jokowi tetap solid. Soal penerus, partai yakin bahwa pemimpin disiapkan dan lahir dari spirit PDI Perjuangan yang berlandaskan ide dan cita-cita perjuangan Bung Karno.

    Anda sepertinya ingin pemimpin partai selanjutnya tetap dari trah Sukarno?
    Survei internal menunjukkan 78 persen kader bergabung karena ingin menyatukan diri dengan Bung Karno. Ada ikatan emosional dengan Bung Karno. Bicara PDIP berarti bicara Bu Mega, begitupun sebaliknya. Tak bisa dipisahkan. (Baca: Megawati: Saya Sebetulnya Pensiun Tahun Lalu)

    Artinya, cuma Puan Maharani, Prananda Prabowo, dan Puti Seruni yang berhak menggantikan Megawati?
    Kader menempatkan Bung Karno dan keluarganya sebagai pemimpin partai. Keluarga Bung Karno disiapkan jadi pemimpin. Dalam ajaran Jawa, ada bibit, bobot, bebet. Itu sebuah jaminan menjaga nama baik dan roh perjuangan Bung Karno. Lebih dari itu, kongres yang menjadi sistem demokrasi yang dibangun partai masih memberikan kewenangan kepada Bu Mega terus memimpin partai ini.

    Siapa yang paling siap di antara ketiganya?
    Semua saling melengkapi. Mbak Puan, misalnya, sempat diragukan publik saat ditunjuk jadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Faktanya, survei menunjukkan kinerjanya baik. Mas Prananda menonjol dalam hal karakter dan pemahaman ideologi. Dia menerjemahkan ideologi partai dalam perspektif kebudayaan. Soal siapa yang nanti memimpin, sejarah akan mencatat. (Baca: Cerita Satu Setengah Jam Megawati Berziarah di Makam Bung Karno)

    Jadi, tak ada kesempatan bagi kader lain, termasuk Presiden Jokowi?
    Presiden Jokowi pernah mengurus partai dan sudah tahu pusingnya. Sebab, mengurus partai lebih rumit daripada mengurus birokrasi dan pemerintahan, karena berjalan berdasarkan prinsip volunterisme. Apalagi 71 persen pengurus kami pendidikannya di bawah sekolah menengah atas. Betul-betul partai rakyat.

    Wawancara ini merupakan artikel dalam Majalah Tempo yang terbit 22 Mei 2017.

    MAJALAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.