Kasus Suap BPK, Menteri Desa Eko Putro Siap Diaudit Lagi

Reporter

Editor

Budi Riza

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serta Menteri Perdesaan dan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo menandatangani MOU di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan menyerahkan keputusan audit kembali laporan keuangan kementerian kepada Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan kasus suap audit BPK.

Dia merasa selama ini jajarannya sudah bekerja keras untuk bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk audit laporan keuangan 2016.

Baca: Dua Auditor Utama dan Satu Staf BPK Kena OTT KPK

"Saya serahkan kepada BPK apakah mau diaudit lagi atau bagaimana, kami sudah bekerja demikian keras," kata Eko Putro Sandjojo saat ditemui di kantor Kementerian Desa PDTT, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Mei 2017.

Eko Putro menuturkan pihaknya sudah bekerja keras meningkatkan serapan anggaran di tahun anggaran 2016. Dia menambahkan serapan anggaran di kementeriannya meningkat dari 69 persen di 2015 menjadi 95 persen di 2016.

Baca: Auditor BPK Terkena OTT, Ketua KPK: Tunggu Konferensi Pers Besok

Eko Putro mengaku sangat prihatin akan kejadian ini, karena komitmen pemberantasan korupsi sudah dia tegakkan di kementeriannya. Berbagai acara diadakan bekerja sama dengan KPK, BPK, dan BPKP, untuk mencegah adanya tindak korupsi.

Menurut Eko Putro, dia sudah mengatakan kepada para pegawai kalau KPK berhak mengaudit seluruh satuan kerja di kementeriannya kapan saja tanpa harus memberikan pemberitahuan. "KPK sudah saya berikan kebebasan untuk audit."

Ke depannya, Eko Putro menjelaskan pihaknya hanya bisa bisa melakukan pengawasan dan membuat sistem sebaik mungkin. "Kalau menjamin tidak terulang, ya, Wallahualam. Saya hanya bisa terus perbaiki pengawasan," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan Kementerian Desa PDTT di tahun anggaran 2016. Dua di antaranya merupakan pegawai Kementerian Desa.

Pertama adalah Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT bernama Sugito dan seorang pejabat eselon III kementerian itu. Selain itu, KPK juga menetapkan dua pegawai BPK, yaitu satu auditor BPK dan satu pejabat eselon I BPK.

DIKO OKTARA






KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Kementerian Desa PDTT Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, Cek Syaratnya

5 hari lalu

Kementerian Desa PDTT Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, Cek Syaratnya

Informasi lowongan kerja disiarkan melalui situs resmi Kementerian Desa PDTT dan telah merujuk pada surat bernomor 1779/SDM.00.03/IX/2022.


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

5 hari lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


Breaking News: KPK Resmi Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

11 hari lalu

Breaking News: KPK Resmi Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Hakim Agung Sudrajad Dimyati resmi ditahan KPK hari ini. Dia ditahan sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.


Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Geledah Mahkamah Agung

11 hari lalu

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Geledah Mahkamah Agung

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati terus didalami KPK. Hari ini penyidik menggeledah gedung Mahkamah Agung.


Lantai 4 Gedung Kementerian Desa Kebakaran, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan

19 hari lalu

Lantai 4 Gedung Kementerian Desa Kebakaran, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan

16 unit mobil pemadam dan 72 personel Damkar diturunkan untuk memadamkan kebakaran di lantai empat gedung Kemendes PDTT tersebut.


Kasus Suap Rektor Unila Karomani, KPK Tanya Ini Kepada Saksi Tjitjik

23 hari lalu

Kasus Suap Rektor Unila Karomani, KPK Tanya Ini Kepada Saksi Tjitjik

Prof Karomani yang saat itu menjabat Rektor Unila terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu, 20 Agustus 2022, di Bandung karena kasus suap.


Diduga Terima Uang Suap Kasus Judi Online, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Terancam PTDH

27 hari lalu

Diduga Terima Uang Suap Kasus Judi Online, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Terancam PTDH

Sanksi PTDH adalah ancaman maksimal terhadap pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Kanit Reskrim Polsek Penjaringan dan 7 anak buahnya.


KPK Undang LPSK untuk Dalami Dugaan Suap Kasus Ferdy Sambo

43 hari lalu

KPK Undang LPSK untuk Dalami Dugaan Suap Kasus Ferdy Sambo

Saat itu LPSK mendatangi Ferdy Sambo di kantornya untuk membicarakan permintaan perlindungan dari istrinya, Putri Candrawathi dan Bharada E.