Kasus Korupsi Heli AW 101, Gatot Nurmantyo Mengaku Tak Bisa Tidur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo setelah rapat koordinasi gubernur di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 24 November 2016. Tempo/Arkhelaus W.

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo setelah rapat koordinasi gubernur di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 24 November 2016. Tempo/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berjanji akan terbuka soal penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter militer AgustaWestland (AW) 101. "Jangan khawatir kami tidak terbuka, kalau tidak terbuka tidak mungkin saya sekarang mengumumkan di ruangan KPK," kata Gatot dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat, 26 Mei 2017.

    Gatot menggelar konferensi pers bersama dengan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, Ketua KPK Agus Rahardjo dan juru bicara KPK Febri Diansyah.

    Baca: Begini Jejak Awal Ribut-ribut Pembelian Heli AW 101  

    Menurut Gatot, Polisi Militer TNI sudah menetapkan 3 tersangka, yaitu Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitemn (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letnan kolonel administrasi BW selaku pejabat pemegang kas atau pekas dan Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu.

    Total anggaran pengadaan heli AW-101 adalah Rp 738 miliar yang masuk dalam APBN 2016 dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 220 miliar. "Saya juga minta media mengawasi TNI sampai akhir persidangan. Tidak ada yang akan ditutup-tutupi di sini karena yang diselewengkan adalah uang rakyat jadi harus dipertanggungjawabkan ke rakyat. Yakinlah hukum adalah panglima," kata Gatot menegaskan.

    Baca: Polemik AW 101 Selesai, Begini Penjelasan Lengkap KSAU

    Gatot juga meyakini bahwa jumlah tersangka akan bertambah lagi. "Yang saya sebutkan tadi, tersangka pertama adalah pejabat pembuat komitmen, kemudian saya katakan ini adalah kasus bukan hanya korupsi saja tapi ada subordinasi, ketidaktaatan perintah, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan, pemalsuan," ungkap Gatot.

    Gatot Nurmantyo mengaku didesak Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan kasus korupsi ini. "Saya diminta lebih cepat. Supaya ada kejelasan, karena KPK tidak diperintah presiden, Panglima kejar KPK. Saya tidak bisa tidur saya karena diperintah Presiden," ucap Gatot sambil tertawa. Gatot pun tidak ragu akan menyasar pelaku yang sudah tidak aktif di militer.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.