Dua Auditor Ditangkap KPK, Fitra Sebut Saatnya BPK Berbenah Total

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sejujmlah polisi dari satuan Brimob Polda Kaltim berjaga di Kantor Komura Samarinda, Kaltim, Jumat (17/3). Polisi dari Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan dengan barang bukti uang tunai miliar rupiah. TEMPO/Firman Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Apung Widadi mengatakan penangkapan dua auditor utama oleh KPK adalah tamparan keras untuk Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut dia, ini momentum untuk mereformasi BPK.

"Ini adalah tamparan keras bagi BPK. Mitos selama ini bahwa ada jual-beli predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) di BPK seolah terpecahkan. Penangkapan ini harus dijadikan momentum reformasi total BPK," kata Apung melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 27 Mei 2017.
Baca : Tiga Pejabat BPK Terjaring OTT KPK Inisial R, AS, dan Y

Tamparan makin keras, menurut Apung, ketika penangkapan terjadi berselang seminggu setelah BPK memberikan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Momentum reformasi, kata dia, diperlukan lantaran lembaga ini berperan mengaudit sekitar Rp 3.000 triliun uang negara.

Ia menjelaskan terdapat dua reformasiyang harus dilakukan BPK. Pertama, kata dia, reformasi internal dengan memperbaiki sistem integritas internal auditor. Kedua, kata Apung, reformasi dilakukan dengan perombakan pimpinan BPK. "Bagaimana kita akan bersih dari korupsi, kalau auditor yang menentukan kerugian negara justru malah korupsi juga," kata Apung.

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan hasil ini adalah pertama kali sejak 2004 atau 12 tahun yang lalu. Menurut dia, pemerintah menyelesaikan suspensi perbedaan realisasi belanja negara, yang dilaporkan kementerian dan lembaga, yang dicatat Bendahara Umum Negara.

Simak pula : KPK Cokok Pejabat BPK, Begini Detik-detik Penangkapannya

Hasil ini diperkirakan akan tercoreng ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap tujuh orang pada Jumat 26 Mei 2017. Dua di antaranya merupakan anggota BPK. Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan membenarkan tangkap tangan di kantornya. Ia mengatakan KPK menyegel ruangan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK dan menangkap dua auditor utama BPK berinisial RS dan AS, serta staf auditor berinisial Y.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menilai pihaknya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status 7 orang dari BPK yang ditangkap. "Ketika sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai undang-undang maka ditetapkan sebagai tersangka," kata Febri. "Tapi ada juga yang masih sebagai saksi."

ARKHELAUS W.






Dugaan Korupsi BBM, Kantor Pertamina di Kalimantan Selatan Digeledah

10 jam lalu

Dugaan Korupsi BBM, Kantor Pertamina di Kalimantan Selatan Digeledah

Bareskrim telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi BBM yang melibatkan Pertamina ke tahap penyidikan.


Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

10 jam lalu

Tiba di KPK, Bupati Bangkalan Bawa Koper Berwarna Silver

KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.


Wapres Argentina Terancam Hukuman 12 Tahun dalam Kasus Dugaan Korupsi

1 hari lalu

Wapres Argentina Terancam Hukuman 12 Tahun dalam Kasus Dugaan Korupsi

Wapres Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, terancam hukuman 12 tahun dan kehilangan jabatan, karena kasus korupsi


Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

1 hari lalu

Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

Erick Thohir tengah berencana mengeluarkan aturan blacklist atau daftar hitam terhadap direksi dan komisaris BUMN yang terlibat kasus hukum.


Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

2 hari lalu

Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud Md mempersilakan pihak yang tak puas dengan RKUHP menempuh mekanisme hukum yang ada.


Benazir Bhutto Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan, Akhir Hidup yang Tragis

5 hari lalu

Benazir Bhutto Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan, Akhir Hidup yang Tragis

Benazir Bhutto merupakan perdana menteri perempuan pertama di Pakistan. Ia tewas akibat dibunuh sekelompok orang tak dikenal pada Desember 2007.


Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

12 hari lalu

Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

Polantas Polda Metro Jaya mencegat dan menangkap buronan Bareskrim dalam kasus korupsi, Giki Argadiaksa, di Tol JORR


Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

12 hari lalu

Sidang Dugaan Korupsi Vatikan: Uang Dipakai untuk Beli Pakaian Bermerek

Pengadilan Vatikan menyidang kasus dugaan korupsi di Vatikan dengan terdakwa mantan kardinal dan analis keamanan gadungan


Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

14 hari lalu

Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

Plt BP BUMD DKI berharap Bahrullah Akbar mampu memperbaiki Bank DKI.


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

20 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.