Dua Auditor Ditangkap KPK, Fitra Sebut Saatnya BPK Berbenah Total

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sejujmlah polisi dari satuan Brimob Polda Kaltim berjaga di Kantor Komura Samarinda, Kaltim, Jumat (17/3). Polisi dari Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan dengan barang bukti uang tunai miliar rupiah. TEMPO/Firman Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Apung Widadi mengatakan penangkapan dua auditor utama oleh KPK adalah tamparan keras untuk Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut dia, ini momentum untuk mereformasi BPK.

"Ini adalah tamparan keras bagi BPK. Mitos selama ini bahwa ada jual-beli predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) di BPK seolah terpecahkan. Penangkapan ini harus dijadikan momentum reformasi total BPK," kata Apung melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 27 Mei 2017.
Baca : Tiga Pejabat BPK Terjaring OTT KPK Inisial R, AS, dan Y

Tamparan makin keras, menurut Apung, ketika penangkapan terjadi berselang seminggu setelah BPK memberikan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Momentum reformasi, kata dia, diperlukan lantaran lembaga ini berperan mengaudit sekitar Rp 3.000 triliun uang negara.

Ia menjelaskan terdapat dua reformasiyang harus dilakukan BPK. Pertama, kata dia, reformasi internal dengan memperbaiki sistem integritas internal auditor. Kedua, kata Apung, reformasi dilakukan dengan perombakan pimpinan BPK. "Bagaimana kita akan bersih dari korupsi, kalau auditor yang menentukan kerugian negara justru malah korupsi juga," kata Apung.

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan hasil ini adalah pertama kali sejak 2004 atau 12 tahun yang lalu. Menurut dia, pemerintah menyelesaikan suspensi perbedaan realisasi belanja negara, yang dilaporkan kementerian dan lembaga, yang dicatat Bendahara Umum Negara.

Simak pula : KPK Cokok Pejabat BPK, Begini Detik-detik Penangkapannya

Hasil ini diperkirakan akan tercoreng ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap tujuh orang pada Jumat 26 Mei 2017. Dua di antaranya merupakan anggota BPK. Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan membenarkan tangkap tangan di kantornya. Ia mengatakan KPK menyegel ruangan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK dan menangkap dua auditor utama BPK berinisial RS dan AS, serta staf auditor berinisial Y.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menilai pihaknya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status 7 orang dari BPK yang ditangkap. "Ketika sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai undang-undang maka ditetapkan sebagai tersangka," kata Febri. "Tapi ada juga yang masih sebagai saksi."

ARKHELAUS W.






Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

1 jam lalu

Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

Kepala Desa Berjo, berinisial S, di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, resmi ditahan oleh Kejari Karanganyar dalam kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berjo.


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

18 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

20 jam lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

1 hari lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

1 hari lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

3 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

3 hari lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

3 hari lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

5 hari lalu

Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, Hasnaeni dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk.


Istri Presiden Honduras Dihukum 14 Tahun, Pakai Dana Anak Miskin untuk Bayar Tagihan

5 hari lalu

Istri Presiden Honduras Dihukum 14 Tahun, Pakai Dana Anak Miskin untuk Bayar Tagihan

Mantan Ibu Negara Honduras dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan penyelewengan dana yang ditujukan untuk program sosial.