Pemerintah Menjamin Revisi UU Anti Terorisme Tak Langgar HAM

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjanjikan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Revisi Undang-undang Anti Terorisme tidak akan melanggar batas-batas hak asasi manusia (HAM). Ia mengkalim RUU Pemberantasan Terorisme tidak akan berlaku sampai sejauh itu ketika diresmikan nanti.

"Kami akan menjamin bahwa UU Pemberantasan Terorisme tidak akan disalahgunakan," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di kantor Kemenkopolhukam, Jumat, 26 Mei 2017.

Baca :
Seretnya Pembahasan RUU Anti-Terorisme

Revisi UU Antiterorisme Ditargetkan Selesai Akhir Tahun Ini

Sebagaimana diketahui, revisi UU Pemberantasan Terorisme kembali menyeruak setelah insiden bom di Kampung Melayu terjadi Rabu lalu. Peristiwa yang menewaskan lima orang tersebut membuat Presiden Joko Widodo meminta pembahasan RUU Pemberantasan Terorisme untuk segera diselesaikan.

Adapun pembahasan RUU Pemberantasan Terorisme, sejak tahun lalu, terus mengambang karena sebagian isinya dianggap bermasalah. Salah satunya, perihal Pasal 43a di mana penyidik atau penuntut umum diperbolehkan mencegah dan menempatkan orang yang diduga teroris di suatu tempat selama enam bulan dalam rangka penanggulangan terorisme.

Pasal itu dianggap berbahaya oleh sejumlah penggiat HAM karena berpotensi karet. Apa yang mereka takutkan adalah aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah Polri dan TNI akan menyalahgunakan pasal itu untuk menahan orang-orang yang belum tentu berbahaya seperti di masa orde baru.

Simak : RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan

Wiranto mengaku sudah mendengar keluhan-keluhan itu dan akan mengambil tindakan soal isi RUU Pemberantasan Terorisme yang dianggap bermasalah. Ia tidak menyebut pasal-pasal apa saja yang berbahaya, namun ia menyebut hal-hal yang berpotensi disalahgunakan akan coba dihilangkan.

Ia pun berkata, hal yang diinginkan pemerintah adalah aturan yang proprosional namun tetap tegas, bukan aturan subversif di mana terlampau tegas. Ia berkata, teroris beraksi menggunakan berbagai cara sehingga tidak bisa RUU Pemberantasan Terorisme bersifat ringan atau memborgol langkah aparat penegak hukum.

"Sejumlah negara masih memakai aturan subversif di mana jika ada orang atau kelompok yang ngomong tidak jelas sedikit langsung ditangkap. Kami tidak akan seekstrim itu, kecuali ada tanda, ajakan, atau atribut yang menjurus ke radikalisme," ujarnya menegaskan.

Baca juga : Hak Ribuan Korban Terorisme Belum Terpenuhi

Terakhir, Wiranto menegaskan bahwa UU Pemberantasan Terorisme harus segera diwujudkan. Semakin lama aturan itu mengambang, menurut dia, akan terbatas langkah penegak hukum menindak aksi terorisme.

"Banyak kejadian tatkala aparat melakukan langkah represif, maaf maksud saya preventif, dituduh melakukan pelanggaran HAM. Begitu ada peristiwa teror, disebut kecolongan. Kami ingin RUU Pemberantasan Terorisme segera dituntaskan," ujarnya mengakhiri.

Secara terpisah, Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin enggan berkomentar soal revisi UU Anti Terorisme yang selama ini dianggap bermasalah. Dimintai tanggapan, ia menyatakan hal itu sudah disampaikan oleh Wiranto.

ISTMAN MP






Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

58 hari lalu

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

59 hari lalu

MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR bersama Wantimpres sepakat bahwa sistem demokrasi pascareformasi perlu dikaji


Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

25 April 2022

Partai Mahasiswa Indonesia Berawal dari Perpecahan di BEM Nusantara

Partai Mahasiswa Indonesia berawal dari perpecahan di tubuh BEM Nusantara.


BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

10 April 2022

BEM Nusantara Klaim Pertemuan dengan Wiranto Bukan Upaya Pelemahan Mahasiswa

"Jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," kata koordinator pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki


Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

9 April 2022

Sudah Ketemu Wiranto, BEM Nusantara Tak Larang Anggotanya Demo 11 April

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki menyatakan organisasinya tidak melarang anggotanya untuk tetap menggelar demonstrasi pada 11 April 2022


Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

9 April 2022

Wiranto Temui Perwakilan BEM Nusantara, Pengamat: Ada yang Takut Didemo

Pengamat menilai pemerintah seharusnya menjelaskan kepada para mahasiswa sebelum membuat keputusan yang tak pro rakyat.


BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

9 April 2022

BEM SI Mengaku Dapat Ancaman Jika Tetap Gelar Demo 11 April 2022

BEM SI mengaku mereka mendapat ancaman jika tetap menggelar demo pada Senin mendatang.


Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

9 April 2022

Wiranto Temui BEM Nusantara, Pakar Politik: Skenario Memecah Gerakan Mahasiswa

Pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dengan BEM Nusantara dianggap sebagai upaya penggembosan terhadap rencana aksi mahasiswa.


Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

8 April 2022

Wiranto Paparkan 4 Alasan Jokowi 3 Periode Sulit Terealisasi

Pernyataan ini disampaikan Wiranto usai bertemu mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara di Kantor Wantimpres.


Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

8 April 2022

Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Batal Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode?

BEM Nusantara hari ini bertemu dengan Kepala Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Kantor Wantimpres, menjelang demo menolak Jokowi 3 Periode